Thu 8-May-2025

Baher: Dewan Pusat Tak Punya Legalitas

Minggu 28-Oktober-2018

Wakil ketua parlemen Palestina Ahmad Baher menyatakanDewan Central tidak akan diakui dan tidak sah mengeluarkan keputusan apapunapalagi mengambil alih Parlemen.

Baher mengatakan rapat Dewan Pusat yang diadakan diRamallah hari ini adalah ilegal karena diboikot banyak faksi.

Bahr menegaskan penolakanya dalam konferesni pers yangdi adakan para pimpinan parlemen di Gaza siang ini.&nbsp Mereka menegaskan satu-satunya jalan keluar bagipertemuan Dewan Pusat PLO inkonstitusional dan tidak valid dan tidak akandiakui hasilnya oleh Dewan Legislatif atau parlemen Palestina.

Bahr meminta kepemimpinan PLO menghentikan aksisepihaknya dan mengembalikan entitasnya kepada kemitraan nasional. Ia menekankanDewan Legislatif adalah satu-satunya otoritas sah di Palestina.

Dia mengapresiasi sikap faksi-faksi Palestina yangmemboikot Dewan Pusat yang menanggapi nilai-nilai dan hak-hak nasional. Palestinamenghadapi risiko likuidasi masalah butuh persatuan dan kesatuan Palestina.

Sebelumnya&nbspGerakan perlawanan Islam Hamasmenegaskan sidang Dewan Nasional yang akan diadakan besok Ahad (28/10) diRamallah inkonstitusonal. Ia menolak apapun yang keluar dari Dewan Pusat yangmerugikan bangsa Palestina dan masalahnya.

Dalam kaitan ini Hamas menyerukan agar Fatah kembalimengkaji sikapnya dan mengurungkan niatnya menggelar kegiatan ditengah kondisimasyarat seperti ini.

Hamas menganggap semua yang ikut dalam sidang dewannasional ini bertanggung jawab baik secara pribadi maupun kelompok atastantangan negatif dan keputusan-keputusanya. Dalam hal ini Hamas tetap padaprinsipnya memegang persatuan nasional dan mengajak semua faksi Palestinamenggelar pertemuan nasional secara utuh untuk membahas mekanisme pelaksanaan keputusanKairo 2011 dan membentuk pemerintahan persatuan nasional sebagai penyelenggarapemilu presiden parlemen dan Dewan Nasional.

Hamas menegaskan pentingnya membangun lembaga rujukannasional Palestina seperti PLO sesuai dengan keputusan yang telah ditandatangani terutama penyelenggaraan pemilu yang tranfaran bebas koalisi nasionalseuai dengan program dan strategi yang jelas terhadap hak-hak dan perkawanan(asy/pip).

Tautan Pendek:

Copied