PresidenOtoritas Palestina Mahmud Abbas kembali menegaskan sikapnya menolak masuknya bantuanapa pun ke Jalur Gaza kecuali melalui Otoritas Palestina. Dia kembalimenegaskan syaratnya untuk rekonsiliasi Palestina yang justru akan memperkuat perpecahandan mengurangi kesepahaman dan kemitraan.
Hal tersebutdisampaikan Abbas pada Sabtu (18/8/2018) malam dalam pidato penutupan pertemuanDewan Pusat PLO yang digelar di Ramallah selama dua hari di tengah-tengah ketidakhadiranmayoritas faksi berpengaruh dan tokoh nasional. Dia mengatakan &ldquoSetiap bantuanyang datang ke Jalur Gaza harus melewati Otoritas Palestina.&rdquo
Diamenambahkan “Mereka sudah berpengalaman dengan kami ketika agresi 2014terjadi beberapa negara memberikan dana. Siapa yang membangun Gaza. Mereka datangmembawa dana dan kami yang membangun Haza dan kami tidak korupsi. Mereka(Hamas) tidak membangun satu rumah pun. Kami membangun 90 persen dari dana yangkami terima. Dana harus masuk ke kami dan kami yang bekerja. Namun kalau danalangsung ke sana jangan.&rdquo Pernyataan Abbas ini seakan mengabaikanlaporan-laporan yang didokumentasikan tentang pemotongan yang dilakukanOtoritas Palestina terhadap sejumlah besar dana dukungan untuk anggarannyasendiri.
Abbas kembalimengulang persyaratannya yang justru melemahkan prinsip-prinsip rekonsiliasidan kesepakatan yang telah ditandatangani. Abbas mengatakan “Pilihannyakami menerima kuasa seperti di Gaza dan Tepi Barat. Satu negara satu sistem satuhukum dan satu senjata. Atau mereka yang menyerahkannya.&rdquo Pernyataan Abbas inijelas menghancurkan semua kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani antarakedua belah pihak yang menekankan adanya kemitraan dan konsensus.
Dia mengkritik peranMesir yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Dia mengatakan”Gencatan senjata dicapai pada tahun 2014 dan saya telah mengumumkan. Apayang masuk ke gencatan senjata dengan rekonsiliasi. Kita dulu memiliki bandaradan pelabuhan kami telah meletakkan batu pertama.&rdquo Padahal bandara danpelabuhan telah dihancurkan Israel sebelum Hamas menyerahkan pemeritahan diJalur Gaza. (was/pip)
