 
Menteri tenaga kerja Palestina Mamun Abu Syahla mengatakan PM RomiHamdalah menginformasikan kepada negara-negara donor dan perwakilan mereka diPalestina tak boleh melakukan intervensi ekonomi di sebagian wilayah Palestinakhususnya di Gaza kecuali mendapatkan ijin dari kementerian Palestina terkait.
Abu Syahla menegaskan kepada radio suara Palestina bahwa hanya adasatu pemerintahan di Palestina yaitu pemerintahan nasional yang disepakatisemua pihak yang bertanggung jawab untuk bertugas di Tepi Barat atau di Gaza.
Menteri menyebutkan banyak wacana yang beredar seputar bantuankemanusiaan dan perkembangannya di Gaza menurutnya persoalan Palestina bukasemata bantuan.
Pemerintah menunaikan kewajibannya terhadap rakyat di sector listrikair pendidikan dan kesehatan sehingga tak boleh ada intervensi asing di sectorini kecuali melalui kementerian terkait di pemerintahan saat ini.
Akhir-akhir ini ada eskalasi terkait inisiatif internasional untukmenyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza. Delegasi perdamaian PBB NicholayMiladinov melakukan kunjungan ke Gaza Kairo dan Tel Aviv sejak beberapa waktulalu dalam rangkaian agenda tersebut.
Sementara itu pemerintahan otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbasmenerapkan sejumlah sanksi terhadap Gaza sejak April 2017 lau dengan dalihuntuk memaksa gerakan Hamas agar melepaskan diri dari pemerintahan yangdibentuknya di Gaza mencakup pemotongan anggaran gaji sebanyak 30 %pengurangan pasokan listrik dan bantuan medis serta merumahkan sekitar 20 ribupegawai melalui pensiun dini.
Meski Hamas telah melepaskan diri dari pemerintahan pasca dialog diKairo pada Sebtember tahun lalu namun sanksi masih berlanjut dan meningkatpada April lalu mencakup pemotongan gaji pegawai sebanyak 50 % yang memicupeningkatan krisis di sector ekonomi dan kemanusiaan. (mq/pip)
