Anggota BiroPolitik Gerakan Perlawanan Palestina Hamas Musa Abu Marzuq Rabu (18/7/2018)mengungkap usulan baru Mesir yang diajukan kepada gerakan Hamas dan disetujuiuntuk melaksanakan rekonsiliasi Palesina yang berantakan.
Menurut AbuMarzuq urusan baru ini memuat mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi yangberantakan melalui sejumlah tahapan yang diikat dengan kerangka waktu. Dia menegaskanbahwa gerakan Hamas tidak akan melakukan dialog baru seputar rekonsiliasi danakan melakukannya berdasarkan apa yang telah disepakati dalamkesepakatan-kesepakatan sebelumnya.
Dia menjelaskanbahwa Hamas setuju dengan usulan yang diajukan Mesir dan siap untukmelaksanakannya karena memiliki kemauan yang penuh untuk itu. Pihaknya kinimenunggi tanggapan dari gerakan Fatah terhadap usulan Mesir tersebut.
Mengenai detailusulan Mesir ini Abu Marzuq menjelaskan bahwa usulan ini dimulai denganpencabutan segera semua tindakan sanksi terhadap Jalur Gaza dan memuat solusipada sejumlah persoalan-persoalan yang diperselisihkan.
Usulan inimemuat sejumlah tahapan yang diikat dengan kerangka waktu dan setiap tahapanterdari dari sejumlah langkah yang dilaksanakan bersamaan dan semua itudidasarkan kepada perjanjian Kairo 2011.
Rambuterpenting usulan baru ini adalah mulai diakhirinya langkah-langkah sanksiterhadap Jalur Gaza kembalinya para menteri dengan komitmen mereka padastruktur administrasi sekarang ini dan dimulai musyawarah pembentukanpemerintahan persatuan nasional.
Abu Marzuqmenegaskan bahwa gerakannya akan melakukan berdasarkan apa yang telahdisepakati dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya terutama pelaksanaankeputusan komite administratif berkenaan dengan kebijakan bersama untu gajibagi semua pegawai lama dan baru.
Dia menyatakanbahwa Hamas akan menyerahkan departemen dalam negeri di Gaza kepada otoritasPalestina setelah dipertimbangkannya gaji pegawai keamanan yang tidak tercakupdalam langkah-langkah komite administratif ditambah pengaktifan rekonsiliasisosial dan pertemuan komite-komite keamanan.
Abu Marzuq menngingatkanakan dilakukan penyatuan lembaga peradilan dan otoritas pertanahan di bawahpengawasan Mesir.
Dia menekankan “perluuntuk mengatur internal Palestina melalui pertemuan komite pengembangan danmengaktifkan PLO untuk menentukan mekanisme pelaksanaan yang tepat untukperjanjian Kairo 2011.” Dia menegaskan bahwa kemauan politik adalah kuncusegalanya. (was/pip)
