Parlemen Irlandiapada Rabu (11/7/2018) malam menyetujui RUU yang melarang impor produk daripemukiman Israel di Tepi Barat dan al-Quds yang mereka diduduki.
Menurut RUUitu dilarang impor dan penjualan produk dan layanan yang berasal dari”pemukiman-permukiman ilegal di wilayah yang diduduki”.
Sebelumnya parlemenIrlandia telah menunda untuk melakukan voting pada RUU ini pada bulan Januari laludalam upaya untuk mencapai kompromi dengan pemerintah yang meminta untuk melunakkanhukum berdasarkan tekanan Israel tetapi pada akhirnya kompromi terhadapmasalah ini tidak tercapai.
Duta Besar Irlandiauntuk Israel Alison Cali telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Israelatas permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait larangan ini. Dia menjelaskankepada pemerintah Israel bahwa inisiatif ini diprakarsai oleh para wakil independendi parlemen Irlandia dan bahwa Pemerintah Irlandia menentangnya. Dia menyatakanbahwa pembicaraan ini bukan tentang inisiatif dari gerakan BDS tetapi tentangboikot terhadap permukiman-permukiman elegal yang dibangun Israel di tanah Palestinayang diduduki.
Pada saat ituNetanyahu telah mengecam RUU tersebut dan mengklaim bahwa “tujuannya adalahuntuk mendukung gerakan boikot (BDS) dan untuk mengganggy Negara Israel.”Kantor Perdana Menteri Israel juga mengklaim bahwa RUU tersebut “mendukungmereka yang berusaha memboikot Israel yang sepenuhnya bertentangan denganprinsip-prinsip perdagangan bebas dan keadilan.”
Selain parawakil independen di parlemen partai-partai oposisid Irlandia telah mengumumkandukungan untuk RUU tersebut. Inisiator RUU Francis Black wakil independen diparlemen Irlandia baru-baru ini melalui video rekaman juga menyerukan kepadapublik untuk menekan wakil yang mereka pilih untuk mendukung RUU tesrebut.(was/pip)
