Anggota legislative Palestina MajidAbu Syamalah dari Fraksi Fatah menuding Presiden Mahmud Abbas bertanggung jawabpenuh atas tindakan premanisme terhadap undang-undang dengan menyetujuikeberlanjutan pemotongan gaji pegawai dan mencekal paspor korban luka danopisisi serta menerapkan sanksi terhadap rakyatnya di Gaza.
Dalam rilis yang diterima PusatInformasi Palestina Abu Syamalah menjelaskan dirinya menjadi korbanpenganiayaan secara hukum baik sebagai warga maupun sebagai anggota parlementerpilih.
Aleg dari fraksi Fatah ini mengajukanpembaruan paspor namun dikejutkan dengan penolakan dan diinformasikan dirinyadicekal memiliki paspor baru tanpa disebutkan sebabnya. Sampai saat ini dirinyatidak mendapatkan informasi resmi dari parlemen maupun pihak terkaitsehubungan dengan pembaruan paspornya dan pengekangan terhadap kebebasannya.
Melalui pengacara dirinya telahmeminta penjelasan dari wakil kementerian dalam negeri terkait pencekalan ininamun katanya tak memiliki jawaban dan menolak memberikan keterangan lebihlanjut.
Aleg menyayangan kebijakan premanismeterhadap hukum dan pengekangan hak-hak warga dengan pencekalan dan pelaranganpenerbitan paspor pemerintah Palestina di Ramallah harus bertanggung jawabmenjelaskan hal ini.
Pencekalan paspor ini merupakankelanjutan atas pemotongan gajinya dan gaji ribuan pegawai serta puluhananggota parlemen.
Aleg menyebutkan saya telah melawanpenjajah dan mendekam di penjara Israel lebih dari 10 tahun namun mereka tidakmenyita identitasku namun saya menentang kebijakan Presiden Abbas dan merekalangsung menyota pasporku ungkapnya. (mq/pip)
