Pusat Kajian Al-Quds mengungkapkan para anggota parlemenfaksi Perubahan dan Reformasi Hamas di Tepi Barat menolak ikut dalam pertemuanDewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada akhir April ini di kota Ramallah.
Pusat Kajian Al-Quds yang mengambil kantor di Ramallahmengatakan delegasi fraksi parlemen Hamas membenarkan sikap mereka yang menolakpertemuan sidang Dewan Nasional Palestina dengan bentuknya saat ini yang  tidak mewakili total rakyat Palestina.Kebijakan ini disinyalir akan memperdalamperpecahan internal Palestina.”
Jumlah anggota parlemen dari fraksi Hamas menyerukanperlunya menghormati perjanjian nasional. Sebelumnya pada Deklarasi Beirut2017 diputuskan hasil yang bisa sebagai peta jalan untuk mereformasi PLO danmembangun dewan nasional Palestina yang mewakili semua komponennya.
Sebelumnya Hamas Jihad Islam dan Front Populer sekitar100 anggota Dewan Nasional ratusan serta badan hukum dan lembaga konferensi kerakyatanmenolak berpartisipasi dalam Sidang Majelis Nasional. (asy/pip)
