Gerakan perlawanan Islam Hamas mengatakan berlanjutnya kebijakanbalas dendam Abbas terhadap bangsa Palestina di Gaza seperti pemutusan gaji pemerintahan akhir-akhir ini merupakan aksiselihak keluar dari nilai-nilai dan prinsip serta moral nasional dankemanusiaan. Selain telah menabrak sendi-sendi perjuangan bangsa serta tindakanpemerasan terhadap rakyat yang sedang mengais rizqi akibat pilihan politis mereka.
Dalam keteranganpersnya yang dilansir pusat informasi Palestina Senin sore (23/4) Hamas memperingatkankebijakan tersebut telah merusak persatuan masyarakat Palestina dan menambahdalam perpecahan bangsa. Disamping telah memisahkan Tepi Barat dari Jalur Gaza.Hamas menganggap sikap pemerintahan Abbas tersebut merupakan bagian daritransaksi di ruang gelap terkait dengan Gaza dan Tepi Barat.
Dalam padaitu Hamas mengungkapkan solidaritasnya secara penuh terhadap tuntutan parakaryawan tanpa kecuali.
Hamas mengajakelemen Palestina Liga Arab OKI PBB dan UE untuk berpihak pada tanggungjawabnya serta intervensi secepatnya menghentikan pembantaian dan pelecehanluar biasa terhadap kemanusiaan di Gaza. Saat ini mereka hidup dalam kondisiyang sangat mengkhawatirkan. Kondisi mereka harus segera diakhiri.
Sebelumnyapresidan otoritas Palestina Mahmud Abbas pada 19 Maret kemarin memutuskanuntuk menerapkan sanksi baru yang lebih ketat lagi terhadap Gaza menyusulpenyerangan terhadap mobil yang membawa perdana menteri Palestina. Ia menudingHamas bertanggung jawab atas aksi peledakan tersebut.
Berulangkali Abbas dalam sejumlah pernyataannya meminta agar Hamas menyerahkan segalasesuatu dari A sampai Z kepada pemerintahan Fatah termasuk lembaga departemendan persenjataan dan amunisinya.
Beberapa harikemudian mereka mengumumkan untuk menghentikan gaji para pegawai pemerintahandi Gaza. Padahal kebijakan ini telah dilakukanya sejak bulan Maret yang laludengan kondisi yang lebih parah ketimbang di Tepi Barat.
Pada bulanApril kemarin Abbas telah menerapkan sangsinya terhadap Gaza. Diantaranya denganpengurangan pasokan listrik mulai 30 % hingga 50 %. Demikian juga dengan gajipara pegawainya. Pemerintah juga mempensiun dinikan sejumlah karyawan selaindokter dan perawat.
Mereka mengaitkankebijakanya dengan gerakan Hamas yang katanya masih menguasai pemerintahan di Gaza.Inilah yang mendorong Hamas melakukan inisiatif dengan meminta pertanggungjawaban Mesir dan mulai menyerahkan semua yang diminta Fatah demi melangkah kerekonsiliasi. Seperti menyerahkan semua yang terkait dengan administrasipemerintahan dan perlintasan kepada pemerintahan Hamdallah. (asy/pip)
