Kepala kantor urusan sipil dan anggota pimpinan Fatah Husai Syekhmenepis issu yang beredar di media bahwa otoritas Palestina akan menghentikansuplai gaji para pegawainya di Gaza awal bulan depan seperti dirilis akunfacebook gerakan Fatah.
Sejumlah media Israel mengungkap otoritas menginformasikan kepadapemerintah Israel terkait keputusannya menghentikan pembayaran gaji parapegawainya di Gaza mulai bulan depan.
Canel 13 Israel menyebutkan Menteri Urusan Sipil Husai Syeikhtelah menginformasikan kepada Menteri Keuangan Israel Moseh Kahlon bahwa otoritasPalestina akan menghentikan pembayaran gaji pegawainya di Gaza mulai awal bulandepan.
Menurut otoritas Israel Kahlon merespon informasi tersebut denganmenyatakan Israel tidak ingin menjadi korban atas perselisihan internalPalestina dan tidak berharap menjadi sasaran pukulan atas pengetatan blockade terhadapGaza.
Jumlah pegawai sipil di Gaza yang mendapat gaji otoritas mencapai 25577pegawai dan jumlah aparat keamanan mencapai sekitar 30000 pegawai dan ribuanlainnya pensiunan.
Sementara canel 10 Israel mengutip sumber di dewan kementerianIsrael saat Presiden Mahmud Abbas memutuskan penerapan sanski ke Gaza Israelakan memotong dana layanan public ke Gaza dari pajak yang ditransfer keotoritas Palestina.
Pada Senin lalu dihadapan Komite Eksekutif PLO Abbas memutuskanpenerapan sanksi hukum dan keuangan terhadap Gaza yang dilatari kasuspenyerangan terhadap rombongan PM Hamdalah di Gaza dan menuding Hamas terlibatdalam penyerangan mendahului investigasi yang tengah berlangsung atas kasustersebut.
Sanksi baru yang diterapkan Abbas menambah sanksi kolektifsebelumnya yang diberlakukan pada April tahun lalu mencakup pengurangananggaran antara 30 &ndash 50 % untuk gaki pegawai otoritas di Gaza dan penetapanpensiun bagi ribuan pegawai termasuk pengurangan anggaran listrik danobat-obatan serta perlengkapan medis sebagai respon atas pembentukan komite administrativeuntuk urusan Gaza oleh Hamas. Pihak otoritas Palestina terus memberlakukan sanksimeski sudah dicapai kesepakatan dengan Mesir untuk menerapkan rekonsiliasi padaOktober lalu. (mq/pip)
