Lembaga HAMPalestina &ldquoSyahid&rdquo meluncurkan sebuah laporan tahunan untuk tahun 2017 berisitentang situasi dan kondisi para pengungsi Palestina di Libanon dengan judul: &ldquoHak-hakPengungsi Palestina di Libanon Sampai di Mana?&rdquo
Menurut aktivisHAM Yasri Khalaf laporan ini dibuat di tengah-tengah kondisi sulit yangdialami para pengungsi Palestina. Di antaranya yang berkaitan dengan hubunganyang ambigu antara negara Libanon dengan pengungsi Palestina. Yang lainnyaberhubungan dengan konflik berdarah di kawasan. Ada juga yang berkaitan dengankeputusan Presiden Trump yang mengakui al-Quds sebagai ibukota penjajah Zionisdan akan memindahkan kedubesnya ke kota al-Quds. Di antaranya juga yangberkaitan dengan ancaman penghentian dukungan pada Badan Bantuan danPemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Laporan iniimbuh Khalaf adalah bagian dari upaya &ldquoSyahid&rdquo dalam membela hak-hak pengungsiPalestina. Di antaranya dengan menerbitkan laporan tahunan sebagai bagian daristandar HAM tinggi yang akurat.
Selanjutnya Direktur&ldquoSyahid&rdquo Dr. Mahmud Hanafi memaparkan ringkasan laporan tahun ini danmengatakan &ldquoTahun 2017 terjadi kemunduran dan penurunan pada tingkatpenghormatan hak-hak pengungsi Palestina di Libanon. Pemerintah Libanon tidakmenepati komitmennya terhadap hak-hak pengungsi Palestina terutama hak dalamkepemilikan hak bekerja dan hak perluasan kamp pengungsi yang sesuai denganpertambahan penghuni kamp.
Juga terjadikemunduran signifikan pada tingkat dan kualitas pelayanan yang diberikan UNRWA.Dan ancaman Amerika menghentikan bantuan untuk UNRWA menambah kecamasan yangsanagt pada masyarkat pengungsi Palestina dan pada negara Libanon sendiri.
Khusus mengenailayanan UNRWA Hanafi mengatakan “Ada dua tantangan utama dalam hal ini. Yangpertama terkait dengan krisis keuangan yang dialami oleh lembaga PBB ini yang yangberdampak negatif pada kuantitas dan kualitas layanan. Yang kedua terkaitdengan kinerja UNRWA itu sendiri yang perlu dilakukan evaluasi secara akurat.(was/pip)
