PemerintahYordania mengecam tindakan penjajah Zionis yang memberlakukan pungutan pajakpada gereja-gereja di al-Quds dan propertinya. Tindakan ini bertujuan untukmenyerang eksistensi Kristen di kota suci al-Quds.
MenteriInformasi Yordania Mohammed Momani yang menjadi juru bicara resmi pemerintahYordania menegaskan bahwa Yordania menolak mutlak langkah sistematis yangdilakukan otoritas penjajah Zionis untuk merubah status sejarah dan hukum yangada di tempat-tempat suci di al-Quds timur termasuk properti dan wakaf Islamdan Kristen. Yordania menolak mutlak langkah-langkah eskalasi untuk menekangereja-gereja di al-Quds terakhir adalah penyitaan hak milik gereja danrekening mereka dengan dalih tidak membayar pajak.
Momanimenjelaskan bahwa tindakan ini mengabaikan hukum internasional hukum HAMinternasional dan penataan status historis yang ada sejak bertahun-tahunterkait masalah ini. Di mana semua gereja dari dulu dibebaskan dari membayarpajak kepada otoritas sipil di kota al-Quds.
Secaraterang-terangan langkah ini bertujuan untuk menyerang eksistensi historisKristen di kota al-Quds yang merupakan bagian utama dari sejarah kota al-Qudsdan peninggalan historis kemanusiaan agama dan peradabannya yangdiejawantahkan pada nilai-nilai hidup bersama antar agama dalam bentuknya yangpaling membanggakan.
Momanimenegaskan solidaritas Yordania untuk gereja-gereja di al-Quds yang kemarinmengumumkan penutupan gereja Kiyamah sebagai langkah protes atas keputusanpenjajah Zionis. Momani meminta pemerintah penjajah Zionis mencabutkeputusannya ini dan menghormati komitmennya sesuai dengan hukum internasionaldan statusnya sebagai kekuatan pendudukan di al-Quds.
Dia menegaskanbahwa Yordania akan terus melakukan langkah-langkah yang memungkinkan yangmendukung spirit juang warga al-Quds dan rakyat Palestina serta melindungitempat-tempat suci dan menjaga status sejarah al-Quds dan temapat-tempatsucinya agar menjadi kunci perdamaian simbol toleransi dan harmoni. (was/pip)
