DewanLegislatif Palestina pada hari Rabu (17/1/2018) merekomendasikan pentingnyamengumumkan Jalur Gaza sebagai daerah bencara serta mengambil langkah-langkahhukum dan administratif yang menjadi tuntutan keadaan di Jalur Gaza.
Hal tersebutdisampaikan dalam sidang darurat Dewan Legislatif Palestina yang membahaskorupsi &ldquopemerintah Ramallah&rdquo. Dewan menyerukan pentingnya lembaga-lembaga HAMdan nasional melaksanakan tanggung jawabnya terhadap semua keadaan ini danmenyampaikan laporan terkait dengan keadaan ini kepada pihak-pihak terkaitserta membentuk komisi investigasi parlemen yang bertugas menyelidikilangkah-langkah pemerintah yang menghukum rakyat Jalur Gaza dan institusinya.
Dewan memintaagar dibuka berbagai kasus korupsi dan yang berkaitan dengan anggaranoperasional dan modal khusus sektor pemerintah dan non-pemerintah di JalurGaza dan melakukan penyelidikan tentang kasus nerobat ke luar negeri dandiskriminasi terhadap pasien serta rekonstruksi Jalur Gaza.
Dewanmenegaskan pentingnya menyebut pemerintah Hamdallah sebagai pemerintah &ldquotidaksah&rdquo karena tidak mendapatkan persetujuan dari dewan legislatif Palestina dantidak ada pengawasan terhadap pemerintahannya. Dewan menegaskan pentingnyamembentuk sebuah pemerintahan penyelamat nasional yang melibatkan semua faksiPalestina sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi tahun 2011.
Dewanmenyerukan kepada semua anggota dari semua fraksi untuk memikul tanggung jawabhukum dan moral terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza serta mengadakan sidangdarurat untuk membahas pembentukan pemerintahan penyelamat nasional berikutcara pengawasannya. Hal itu dilakukan untuk mencegah menyebarnya korupsi yangdilakukan pemerintah Hamdallah.
Dewan memintaJaksa Agung melakukan penyelidikan resmi dalam kasus korupsi yang dituduhkanpada Hamdallah dan tim yang bekerja dengannya karena penyalahgunaan merekasebagai pemerintah dan kementrian serta tindangan mereka yang menggunakan uangpublik secara bertentangan dengan UUD.
Juga memintabank-bank untuk menunda tagihan pelunasan cicilan pinjaman warga selama enambulan untuk memperhatikan penderitaan para peminjam.
Korupsi yang Meluas
Wakil KetuaDewan Legislatif Palestina Ahmad Bahar menegaskan bahwa sejumlah lembaga danpihak internasional dan lokal telah mengeluarkan laporan pengawasan yangmengonfirmasi bahwa korupsi telah menyebar dan meluas secara serius di semuakegiatan dan institusi Otoritas Palestina karena tidak adanya pengawasanparlemen pada pemerintah. Dia memperingatkan kepada kepresidenan OtoritasPalestina agar tidak memberikan perlindungan politik kepada pemerintah yangkebijakannya telah menghambur-hamburkan uang publik dan potensi nasional.
Dia menegaskanbahwa tindakan Otoritas Palestina yang terus komitmen dengan perjanjian Osloperjanjian ekonomi Paris jalur kompromi dan perundingan di tengah-tengahrencana dan konspirasi Zionis dan Amerika merupakan kerusakan politik. Dia menolaktindakan Otoritas Palestina yang terus melakukan koordinasi dan kerjasamakeamanan dengan penjajah Zionis karena hal itu dinilai sebagai kerusakankeamanan.
Baharmenyatakan Mahmud Abbas bertanggung jawab penuh atas korupsi Otoritas Palestinadan runtuhnya situasi nasional saat ini. Dia meminta semua orang Palestina untukbekerja menata internal Palestina dan mewujudkan persatuan nasional serta membangunstrategi nasional yang terpadu.
Laporan Pengawasan
Sementara ituKetua Komisi Pengawasan Dewan Legislatif Palestina Yahya Abadisahmenyampaikan laporan komisi yang menyoroti realita ekonomi dan keuangan yangmemburuk akibat kebijakan dan langkah-langkah hukuman dzalim yang di sambil dansampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah Hamdallah terhadap Jalur Gazayang menurut hukum kemanusiaan internasional sudah sampai kepada tahapkejahatan terhadap kemanusiaan.
Abadisahmenyebutkan bahwa laporan ini bertujuan untuk menyampaikan fakta dan dampaknyakepada semua komponen rakyat dan bangsa Palestina agar melakukan tanggung jawabnasional mereka serta mendorong mereka mengambil sikap tegas dan menekan Abbasdan pemerintahnya agar menghentikan langkah-langkah hukuman yang diberlakukan terhadapJalur Gaza. Agar bertindak secara adil.
Laporan inimenyampaikan keapda pihak-pihak lokal regional dan internasional mengenaigambaran tragedi kemanusiaan dan ekonomi yang terjadi di Jalur Gaza yang tidaklain adalah bagian dari kebijakan dan tindakan hukuman dzalim yang ditempuholeh pemerintah konsensus sejak pemerintah yang dipimpin Hamdallah tersebut dibentuk.
Juga untukpemerintah Mesir sebagai sponsor dan penjamin perjanjian rekonsiliasi agartahun fakta kebijakan dan langkah-langkah hukuman diskriminatif dan permusuhanyang dilakukan pemerintah Ramallah terhadap Jalur Gaza meski sudah dikerahkan upayadan terus dilakukan dengan berbacai cara untuk menyelesaikan rekonsiliasi.
Ekonomi Runtuh
Abadisahmenyinggung indikasi-indikasi runtuhnya situasi ekonomi di Jalur Gaza. Diamenegaskan bahwa laporan ini menyoroti tingginya tingkat pengangguran selamamasa pemerintahan Hamdallah dan belum pernah terjadi sebelumnya hingga mencapai60-70%.
Sementar tingkatkemiskinan di Jalur Gaza akibat tindakan dan kebijakan pemerintah Hamdallahmencapai 80% dikarenakan ada kelompok baru yang masuk dalam daftar orangmiskin dari para pegawai yang dipotong gajinya.
Tingkat aruskas atau peredaran uang di Jalur Gaza juga menurun. Hal ini menyebabkanpenurunan daya beli sehingga terjadi penurunan volume impor dan perdagangan dipasar.
Laporan tersebutmenyatakan bahwa jumlah cek yang dikembalikan berjumlah sekitar (60) ribu cek. Sementaradi Jalur Gaza selama di bawah pemerintahan Hamdallah mengalami kemunduran danpenurunan yang jelas dalam tingkat layanan pemerintah yang diberikan kepadawarga terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Dia mengingatkanbahwa jumlah truk barang yang memasuki Jalur Gaza telah berkurang setengahnya(dari 750 menjadi 350 truk) dalam beberapa bulan terakhir karena rendahnya dayabeli masyarakat Jalur Gaza.
Laporan inimengingatkan bahwa pemerintah telah menempuh kebijakan dan prosedur finansialdan ekonomi yang membahayakan Jalur Gaza terutama mengurangi siklus uang(swasta dan publik) ke tingkat terendah sampai pada kelangkaan uang.
Pemerintah Hamdallahtelah mengalihkan dana hasil Jalur Gaza ke rekening keuangan Otorita Palestina diRamallah di antara yang terpenting adalah pajak pertambahan nilai (clearing)yang diperkirakan kontribusi Jalur Gaza sebesar 100 juta dolar per bulan melebihikebutuhan penuh Jalur Gaza.
Pemerintah jugamemaksa para pedagang Jalur Gaza untuk membuka operator berlisensi dariRamallah dengan tujuan agar semua impor mereka tercatat pada kode Ramallah danbukan Gaza untuk menunjukkan lemahnya kontribusi Jalur Gaza pada impor pertambahannilai di badan-badan lokal dan internasional.
Ada kebijakanuntuk mengeluarkan Jalur Gaza dari mendapatkan alokasi pengeluaran di anggaranumum Otoritas Palestina terutama biaya operasional pengembangan dan proyekinfrastruktur gaji pegawai serta pembatasan pergerakan mata uang dariOtoritas Moneter Palestina ke bank-bank yang beroperasi di Jalur Gaza terutamalembaga sosial.
Juga dihentikannyakerja lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan publik di Jalur Gaza.
Kebijakan Keuangandan Administrasi
Abadisahmengatakan “Tindakan ini telah menyebabkan perampasan hak rakyat di JalurGaza untuk mendapatkan pelayanan publik selama bertahun-tahun perpecahan.&rdquo
Serta merampas hakJalur Gaza untuk mendapatkan layanan listrik. Pemerintah Hamdallah enggan mengembalikan50 MW yang disediakan Israel untuk Jalur Gaza bahkan sampai mendapat jaminanbank yang akan menanggung harga yang harus dibayar oleh Jalur Gaza pemerintahHamdallah tetap enggan melakukannya.
Pemerintah Hamdallahtidak mengakui universitas dan institusi pendidikan yang didirikan di JalurGaza selama masa perpecahan tidak mau mengesahkan sertifikat (ijazah) kelulusanlebih dari (23) ribu lulusan.
Ada kelemahandalam kinerja pengawasan di perlintasan-perlintasan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaianbarang-barang yang diimpor ke Gaza dengan standar kualitas yang diadopsi Palestinamerusak produsen lokal pedagang kecil dan petani para investor melarikan diridari Jalur Gaza di sektor industri karena tidak ada perlindungan untuk produk buatanlokal.”
Para menteripemerintahan Hamdallah dengan sengaja mengabaikan institusi kementerian yangbekerja di Jalur Gaza kementrian di Ramallah berkumunikasi dengan otoritaseksekutif atau warga secara langsung.
Penarikan Peredaran Uang
Laporan komisipengawas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlahkebijakan keuangan dan ekonomi yang bertujuan untuk menarik uang tunai dariJalur Gaza dengan tujuan untuk memiskinkan Jalur Gaza secara finansial dan menenggelamkannyadalam sejumlah krisis ekonomi yang beruntun. Kebijakan ini ditandai denganlangkah-langkah yang kadang-kadang lunak dan kadang-kadang kasar.
Laporan inimenyatakan bahwa pemerintah telah menarik peredaran uang tunai di pasar dari JalurGaza. Yang menyebabkan berkurangnya daya beli di pasar-pasar Jalur Gaza hingga30% yang secara langsung mempengaruhi pergerakan perdagangan di pasar-pasarJalur Gaza.
Pemerintah jugamengurangi 30-40% dari gaji pegawai Otoritas Palestina di Jalur Gaza sehinggasemua pegawai di Jalur Gaza bisa dibilang pensiun secara finansial. Mereka yangbekerja pada pemerintah di Jalur Gaza mereka tetap bertugas tanpa mendapatkanhak finansial yang penuh.
PemerintahHamdallah juga menerapan praktik dan prosedur keuangan yang kontra terhadapinstitusi internasional dan lembaga amal yang memberikan bantuan kepadamasyarakat di Jalur Gaza untuk mencegah mereka melakukan perannya.
Laporantersebut menambahkan “Langkah-langkah ini ditambah dengan perampasan hakwarga di Jalur Gaza untuk mendapatkan pelayanan publik telah menyebabkanpengurangan tagihan pegawai Otorita Palestina di Jalur Gaza senilai sekitar 35juta dolar.”
Abadisah mengisyaratkankepada pengelolaan yang korup pada masalah rekonstruksi Jalur Gaza. Diamenjelaskan bahwa pemerintah Hamdallah yng diwakili oleh Menteri Urusan Sipil HusainSheikh melalui Mekanisme Internasional untuk Rekonstruksi Jalur Gaza (GRM)yang ditolak oleh mayoritas warga Palestina telah menyebabkan semakin buruknyapenderitaan mereka yang terkena dampak agresi tahun 2014 dan meluasnya korupsidalam masalah ini.
Menurut laporanterbaru Bank Dunia proporsi yang dipenuhi dari total kebutuhan pemulihan limasektor yang terkena dampak konflik 2014 hanya 17%. Di sektor ekonomi samasekali tidak ada proses rekonstruksi. Hal ini juga merupakan tujuan yang samauntuk menghancurkan Jalur Gaza secara ekonomi. (was/pip)
