Dalam pernyataan penutupannya Dewan Pusat PLO kembalimengulangi keputusannya untuk menghentikan koordinasi keamanan dan melapaskan ketergantunganekonominya dengan Israel seperti tertuang dalam Paris Economic Agreement.Dewan Pusat meminta Komite Eksekutif PLO dan institusi Negara untuk mulaimenerapkan keputusan ini. Disamping itu lembaga eksekutif diminta untukmenunda keputusanya mengakui Israel.
Dewan Pusat telah mengambil keputusan yang sama sepertipertemuan yang diadakan dua tahun sebelumnya yang hingga hari ini belumdilaksanakan.  Ini yang membuat Front Kerakyatanmenuntut agar Presiden Otorita diajukan ke pengadilan karena gagal dalammelaksanakan keputusanya.
Pernyataan terakhir tidak membahas mekanisme yang jelasdan praktis. Diantararanya dalam menghadapi deklarasi Amerika. Dia mengulangibeberapa track yang dapat diinterpretasikan dalam arah yang berbeda dankontradiktif. Tidak menyebutkan adanya rekening atau audit bagi para pejabattatkala keputusan tak terlaksana.
Dalam pernyataan akhirnya yang dibacakan Salem el Zanonmenyebutkan pase transisi yang ditulis dalam kesepakatan yang ditanda tanganipada perjanjian Oslo Kairo dan Washington memuat sejumlah komitmen yang sudahtidak lagi berlaku lagi.
Dewan Pusat meminta masyarakat internasional memikultanggung jawabnya berdasarkan resolusi PBB terkait demi untuk mengakhiri penjajahandan memungkinkan Negara Palestina mencapai kemerdekaannya serta menjalankankedaulatannya secara penuh di atas wilayahnya termasuk ibu kota Al-Quds Timurdalam perbatasan 4 Juni 1967.
Pernyataan tersebut mengatakan Komite EksekutifOrganisasi Pembebasan Palestina atau PLO diberi mandat untuk menangguhkanpengakuannya terhadap Israel sampai negara tersebut mengakui negara Palestinadi perbatasan tahun 1967 dan pembatalan keputusan untuk mencaplok Al-Quds Timurdisamping menghentikan menghentikan pemukiman.
Dewan menegaskan penolakan serta kecamannya terhadap rezimIsrael yang memberlakukan kebijakan apartheid rasial Israel daripada berupayamendirikan negara Palestina yang merdeka. Ia menegaskan kembali tekad rakyatuntuk melakukan perjuanganya dengan bentuk apapun. Ia juga menolak semua ideuntuk solusi transisi atau tahap sementara termasuk penolakan terhadap negaradengan batas-batas  sementara. Ia jugamenolak Israel sebagai negara Yahudi.
Di tingkat internal Palestina Dewan meminta untukmemegang teguh perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada bulan Mei 2011berikut mekanisme dan kesepahaman pelaksanaanya yang terakhir di KesepakatanKairo 2017.
Dewan juga meminta untuk menggunakan semua cara dalammendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza selain membantu semua kebutuhan untukperjuangan mereka. Seperti kebebasan bergerak kesehatan penghidupanrekonstruksi dan mobilisasi masyarakat internasional untuk menghentikanpengepungan di Jalur Gaza. (asy/pip)
