Koran Haaretz  yang berbahasa Ibrani melaporkan ketua komisibidang perundang-undangan di dewan Knesset Yuav Kesh dari partai Likudmendesak disahkanya undang-undang baru yang akan membatasi gerak langkah paraaktivis boikot Israel melalui larangan bagi aleg parlemen Knesset Arabmengikuti aksi tersebut.
Dalam keteranganpersnya Senin (15/1) koran Haaretz ini menjelaskan pembicaraan saat iniberkisar tentang usulan pembahasan masalah tersebut pada Rabu depan untukmenghalangi anggota Dewan Knesset agar tidak ikut bepergian menggunakan danasejumlah organisasi yang ikut dalam aksi boikot internasional.
Sejumlahorganisasi tersebut telah terdaftar di pemerintahan Zionis sebagai organisasiterlarang atau Daftar Hitam pemerintah dimana anggotanya dilarang memasukiwilayah jajahan Israel termasuk di dalamnya beberapa yayasan atau perusahaanAmerika Eropa dan Afrika.
Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan Kesh terbukti ada satu organisasi minimal darikalangan muslim Amerika yang bekerja untuk Palestina. Mereka membiayaiperjalanan salah seorang anggota Knesset Ahmad Taybi dari partai Arabsosialis.
Kesh juga telah berupaya untuk mendorong usulan yangsama sebelumnya namun terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menentukandaftar organisasi atau perusahaan yang akan diboikot. Siapa yang akanmelaporkan organisasi tersebut atau proyek pendanaan anggota Dewan Knesset. Saatini setelah departemen urusan setrategi menyebarkan daftar organisasi yangmelakukan boikot pada Israel barulah dirinya mendapat acuan.
Sementara itu Ahmad Taybi mengkritik langkah Kesh tersebutdan menegaskan bahwa tindakanya telah menodai undang-undang kekebalandiplomatic anggota Knesset serta kebebasan berbuat.
Ia menjelaskan aksi boikot permukiman telah dilegalkandemikian juga boikot setiap orang yang menyerukan boikot terhadap Israel. Oleh karenaitu kami akan melanjutkan aksinya bergabung dengan konferensi boikotinternasional sebagai pilihan kami ungkap Taybi. Kami berharap langkah Keshtidak menjadi komisi amoral sebagai alat kekuasaan pemerintah yang mengekangpihak-pihak oposisi terutama anggota Knesset dari partai Arab.
Taybi menambahkan draft undang-undang pembatasantersebut telah melanggar hak kebebasan bagi anggota Knesset langkah inisebagai bentuk keterpurukan undang-undang katanya. (asy/pip)
