Ketua Observatorium Euro-Mediterania untuk Hak Asasi Manusia mengatakanOtoritas Israel meningkatkan praktik apartheid (apartheid) di wilayah Palestinadengan sangat luar biasa setelah keputusan Presiden Amerika Serikat DonaldTrump menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel.”
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (10/1) Observatorium yangberbasis di Jenewa ini menekankan  Israel melakukan perluasan aktivitaspermukiman dan rencana untuk pencaplokan Tepi Barat frekuensi penangkapan yangterus meningkat terhadap orang-orang Palestina di bawah perintah militer yangdiskriminatif dimana bangsa Palestina dipaksa tunduk pada Israel terutama yangtinggal di wilayah geografis yang sama. “
Observatorium mengatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh pejabatIsrael mengenai perluasan dan perbanyakan bangunan permukiman di Al-Quds Timurdan Tepi Barat telah meningkat secara signifikan sejak deklarasi Trumptersebut.
Euro-Mediterranean melaporkan Menteri Perumahan dan Konstruksi IsraelYuval Galant mengumumkan hanya dua hari setelah keputusan presiden AS pemerintahIsrael bermaksud membangun 6.000 unit pemukiman baru di Al-Quds Timur sehinggajumlah permukiman Zionis menjadi 63.000 unit.
Perluasan pemukiman baru berarti lebih banyak lagi pemisahan antara wilayahPalestina di Al-Quds dan hadirnya lebih dari 2.000 pemukim Israel di jantung wilauahini yang dilindungi pasukan Israel setiap harinya. Kondisi ini membuatorang-orang Palestina di sana lebih rentan dan rawan keributan” kataobservatorium tersebut.
Di sisi lain kontrol Israel terhadap lingkungan Palestina di Al-Quds-QudsTimur memiliki dampak negatif pada penyediaan layanan infrastruktur dantransportasi kepada warga Palestina karena pihak berwenang Israel tidak bertanggungjawab untuk menyediakan layanan ini. Sebaliknya pelayanan tranfortasi hanya diberikankepada pemukim Israel meskipun warga Palestina  sangat membutuhkanya.
Dalam konteks ini Euro-Mediterania menyebutkan klinik sensus untukwanita dan anak-anak di permukiman Israel lebih dari empat kali lebih disbandingyang tersedia di lingkungan Palestina.
Euro-Mediterranean menegaskan kembali laporan yang dikeluarkan KomisiEkonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat”ESCWA” yang kemudian ditarik kembali mengindikasikan bahwa Israelmenerapkan sistem “apartheid” kepada bangsa Palestina.
“Pihak berwenang Israel tampaknya menerapkan praktik rasis yang akanmempengaruhi kehadiran demografis orang-orang Palestina di Al-Quds Timurtermasuk penolakan mereka untuk memberikan izin mendirikan bangunan kepada wargaPalestina. Kebijakan mereka ini akan menempatkan lebih dari 20.000 bangunan berisikomengalami pembongkaran terus-menerus oleh pemerintah Zionis setelah merekamenjalankan kebijakan yang mengancam pencabutan mencabut identitas penduduk Al-QudsTimur jika mereka meninggalkan kota dengan alasan apapun. Kebijakan ini telahmengakibatkan hilangnya 14.559 warga Palestina atas identitas Al-Quds dan izintinggal mereka selama beberapa tahun terakhir.
“Euro-Mediterranean” mendokumentasikan pemerintah Israelmelancarkan gelombang penangkapan besar-besaran terhadap warga Palestinadisertai oleh demonstrasi yang meletus di wilayah Palestina setelah pengumumanPresiden AS “Trump” setelah Al-Quds sebagai ibu kota”Israel.”
Dalam hal ini “Euro-Mediterania”: “Pasukan pendudukantelah menyerbu kota di Tepi Barat dan Al-Quds Timur lebih dari 278 kali sejak 7Desember 2017 dan sampai hari ini segera setelah keputusan Presiden Trump. Penyerbuanini menyebabkan penahanan 601 orang Palestina 414 orang dari Tepi Barat yangterdiri dari 119 anak-anak dan perempuan 187 orang dari Al-Quds Timurtermasuk 45 perempuan dan anak-anak. “
Sebagian besar penangkapan ini didasarkan pada perintah militer danundang-undang bahwa orang-orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Al-QudsTimur tunduk pada pemukim Israel yang tinggal di wilayah yang sama.(asy/pip)
