Partai IsraelOur Home yang dipimpin Menteri Angkatan Darat Avigdor Lieberman mengusulkan draftundang-undang untuk mengeksekusi pelaku operasi syahid yang akan divoting nantidi dewan Knesset pada pembahasan pertama sidang dewan Rabu depan..
Darfat undang-undangtersebut mengatur pengadilan militer di Tepi Barat  saat memberikan vonis yang mewajibkan eksekusimati bagi pelaku aksi syahid tanpa memerlukan dukungan mayoritas hakim cukup duahakim saja.
Sementara itupihak eksekutif pemerintah koalisi telah menyetujui untuk menyerahkan rancanganundang-undang tentang pelaksanaan pelaku operasi syahid di dewan Knessetsetelah sebelumnya batal di tahun 2015 saat pemungutan suara di Knesset padasaat itu.
Undang-undangtersebut diperkenalkan kembali setelah pembunuhan tiga pemukim Zionis di permukimanHalmish dan setelah penangkapan terhadap pelakunya pada bulan Juni tahun lalu.
Surat kabar Haaretzmenyebutkan rancangan undang-undang atau draft tersebut mendapat persetujuandari para pemimpin pemerintah koalisi termasuk Menteri Keuangan Moshe Kahlondi mana ia sediri yang membuat teks eksekusi pelaku syahid selama persidangan didepan pengadilan militer atau sipil.
Menurut suratkabar tersebut pengadilan sipil tidak mendapat dukungan dari para pemimpinkoalisi yang saat ini fokus pada inventarisasi pengadilan militer di Tepi Baratyang terjajah.
Asosiasi Waeduntuk para tahanan dan pembebas Palestina memperingatkan pada hari Rabu (3/1) tentangbahayanya pembahasan draft undang-undang ini di dewan Knesset terhadap paratahanan pelaku aksi syahid.
Dalam sebuahtelegram yang dikirimkan ke Pusat Informasi Palestina ia mengatakan Pembahasanrancangan undang-undang tersebut adalah preseden yang berbahaya dan berkonsekuensibencana besar.”
Masyarakat HakAsasi Manusia diminta menyerukan agar Palestina bangkit memperhatikan nasib paratahanan mereka untuk menyelamatkannya dari bahaya yang belum pernah terjadisebelumnya. (asy/PIP)
