Penasihathukum pemerintah Israel menginstruksikan agar setiap undang-undang baru diterapkanke Tepi Barat.
Kepala Partai &ldquoRumahYahudi&rdquo Naftali Bint menyambut baik instruksi penasehat hukum pemerintah Israelsebagaimana dilansir situs Madar News yang berbahasa Ibrani tanpa memberikanrincian terkait dengan keputusan tersebut.
Bint  mengatakan “Sejak saat ini kami takkanmembiarkan satu undang-undang tidak terlaksana di Tepi Barat . Ini adalah tahaplain dari beberapa tahapan lain untuk menghentikan praktik menjijikkan yang mengabaikanratusan ribu penduduk Yudea dan Samaria (entitas Zionis di Tepi Barat) danorang-orang Israel seperti anda dan saya.
Dalam kaitanini Menteri Kehakiman Israel Eliat Shakid menyambut baik keputusan tersebut. Iamengatakan warga Tepi Barat bukan penduduk kelas atas dan bukan juga wargakelas dua. Saya akan berupaya meningkatkan prosedur baru untuk pegawaiKementerian Kehakiman Israel dan Kementerian Keamanan dan menerapkankanya undang-undangtersebut di Tepi Barat.
Keputusan inimuncul setelah amandemen undang-undang Partai Likud yang berkuasa di Israelpada hari Ahad (31/12) dimana mayoritas suara mendukung rancangan resolusiuntuk menerapkan kedaulatan Israel diTepi Barat termasuk Al-Quds dan wilayahjajahan lainya.
Pemungutansuara dilakukan pada Konferensi Umum Komite Sentral Likud yang terdiri dari3.700 anggota. Diharapkan UU ini mulai bekerja di partai yang berkuasa untuk disampaikannanti di sidang Knesset dan akan ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yangberlaku di seluruh wilayah Palestina jajahan. (asy/PIP)
