&ldquoBadanBantuan dan Pemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) berada di antarapenurunan pelayanannya dan ancaman internasional untuk membubarkannya.&rdquo Adalah temayang dibahas dalam seminar diadakan oleh Biro Urusan Pengungsi Palestina diGerakan Hamas di Libanon. Seminar ini berlangsung pada hari Rabu (20/12/2017)lalu di kota Shaida. Dihadiri oleh perwakilan dan walikota Shaida anggotadewan daerah Shaida serta perwakilan dari faksi-faksi Palestina danlembaga-lembaga swasta Libanon dan Palesetina.
Seminarini mengkritisi realita pelayanan UNRWA saat ini dan kesenjangan yang berdampaknegatif pada pelayanan UNRWA serta pemangkasan pelayanannya dalam sektorpendirikan kesehatan dan bantuan.
Dalampidato pembukaan Kepala Biro Urusan Pengungsi Palestina di Gerakan HamasFadhl Thaha meminta UNRWA untuk memperbaiki pelanannya daripada menyudahipelayanannya. Dia juga meminta negara Libanon agar memfasilitasi kehudahanurusan para pengungsi Palestina di Libanon dan yang datang mengungsi dariSuriah.
SekjenFaksi-faksi PLO Fathi Abu Ardat menilai &ldquotidak ada seorangpun yang bisamelikuidasi isu persoalan Palestina. Baik itu keputusan-keputusan UNRWA ataukeputusan Presiden Amerika Donald Trump dengan menyatakan bahwa al-Quds adalahibukota negara penjajah Zionis. Karena Palestina terlalu besar untuk diberangusdan dilikuidasi.
Pejabatpolitik gerakan Hamas di Libanon Ahmad Abdul Hadi menyatakan bahwa proyekprogram pengurangan pelayanan UNRWA bersifat politik murni. Karena proyek untukmelikuidasi persoalan pengungsi Palestina terus berjalan.
AbdulHadi menilai bahwa gerakan-gerakan yang mengkritik UNRWA tujuannya adalah untukmenjaga eksistensi lembaga internasional ini dan bukan untuk menjatuhkan danmembubarkannya. Karena lembaga ini masih menjadi alamat dan simbolinternasional untuk isu persoalan hak kembali pengungsi Palestina.
Untukmerasionalisasi anggaran UNRWA Abdul Hadi mengusulkan sejumlah trek. Pertama mengaturprioritas pada tingkat pelayanan program-program dan proyek-proyek yangdiberikan UNRWA kepada para pengungsi Palestina di Libanon.
Trekkedua memerangi pemborosan dan korupsi. Dan ketiga memanfaatkan hubungantingnkat luar negeri untuk menarik dukungan bagi prioritas tertentu. Dan yangterakhir harus ada kesepakatan antara pemerintah Libanon dan UNRWA di mana melaluidokumen tersebut pemerintah Libanon bisa memantau kerja lembaga PBB tersebut.
Dalamseminar ini para pembicara membahas sejumlah isu-isu penting UNRWA yangterbagi dalam dua sesi. Di sesi pertama koordinator humas dan informasi diYayasan Syahid Hisyam Syauli membahas makalah seputar &ldquoUNRWA dan DimensiPelayanan (Pendidikan Kesehatan dan Bantuan)&rdquo yang membahas realitaspelayanan UNRWA saat ini dan kesenjangan yang berdampak negatif pada pelayananUNRWA kepada para pengungsi Palestina.
Di sesikedua Sekjen Pemantau Tinggi Rekonstruksi Kamp Pengungsi Nahr Barid diLibanon Dr. Samih Rizq menegaskan bahwa visi strategis untuk merekonstruksikamp pengungsi Nahr Barid adalah dengan merekonstruksi secara total komitmenmoral dan segera dalam proyek rekonstruksi sesuai dengan perjanjian Wina.(was/pip)
