Dalamsidang yang digelar pada hari Selasa (28/11/2017) dewan menteri pemerintahkonsensus Palestina menegaskan pentingnya mengambalikan posisi semua pegawailama di Jalur Gaza yang &ldquomangkir&rdquo meninggalkan tugasnya pasca terjadipepercahan tahun 2006.
Dewanmenteri menugaskan kepada para menteri untuk mengatur pengembalian posisi parapegawai yang &ldquomangkir&rdquo tersebut melalui mekanisme kerja yang menjaminpengaktifan kembali peran pemerintah di Jalur Gaza sebagai bagian dari &ldquopemberdayaankonkrit&rdquo pemerintah untuk mewujudkan rekonsiliasi yang selaras dengankesepakatan Kairo.
Dewanmenteri menilai kewenangan komite hukum administrasi adalah meninjau stasuspara pegawai yang diangkat setelah 14 Juni 2017 kerja komite adalah untukmenyempurnakan upaya pemerintah guna menyukseskan upaya-upaya rekonsiliasinasional. Dewan menteri menjelaskan bahwa kerja komite dalam konteks ini adalahmenjelaskan setiap kerancuan seputar setatus pegawai secara umum.
Dewanmenteri menegaskan bahwa &ldquopemberdayaan&rdquo pemerintah artinya adalah bahwa paramenteri bisa melaksanakan tugasnya di Jalur Gaza sebagaimana di Tepi Barat. Dewanmenteri menegaskan pentingnya menyediakan iklim yang kondusif untuk kerja paramenteri di kementrian-kementrian dan departemen-departemen pemerintah untukmenjamin penyatuan kerja antar propinsi termasuk pengalihan kewenangan khususbadan nasional.
Dewanmenegaskan komitmen penuh pemerintah terhadap semua yang disepakati dalampertemuan-pertemuan di Kairo dengan tujuan untuk mencapai kemajuan yangdiharapkan dalam rangka menyatukan kembali bangsa dan institusi sertamenciptakan persatuan dan rekonsiliasi nasional.
Dewanmenteri juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk menyiapkan pemilu legislatifdan presiden sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pertemuanfaksi-faksi terakhir di Kairo. (was/pip)
