Gerakan Perlawanan Islam Hamas menganggap PemerintahRekonsiliasi Nasional dipimpin oleh Rami Hamdallah bertanggung jawab atas kekacauandan kebingungan yang terjadi di beberapa kementerian di Gaza.
Dalam pernyataan persnya Juru bicaragerakan Hamas Fawzi Barhoum mengatakan kondisi ini sebagai efek dari keputusanpemerintah sebelumnya yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengankesepakatan Kairo yaitu memanggil kembali para karyawan yang mangkir daripekerjaanya.
Pagi ini sejumlah kantor pusat pemerintahdi Jalur Gaza berada dalam keadaan kacau dan membingungkan menyusul menyusul kembalinya beberapa karyawan yang”mangkir” dari pekerjaan mereka menyusul keputusan Pemerintah konsensusNasional yang dikeluarkan kemarin. Sementara Serikat Pekerja Gaza memutuskanuntuk melarang mereka memasuki kementerian sampai akhir operasi integrasi danpenempatan mereka selesai.
Koresponden pusatInformasi Palestina mengatakan markas besar kementerian keuangan danpemerintah di Kota Gaza menyaksikan kerumunan puluhan karyawan di depan kantr mereka.Kejadian serupa di kompleks pemerintahan “Abu Khadra” di pusat kota.
Serikat pekerja Gaza kemarinmengeluarkan keputusan yang isinya meminta perwakilan serikat pekerja dikementerian dan institusi pemerintah untuk melarang izin setiap karyawan mangkirmasuki kementerian dan melanjutkan pekerjaanya secara acak karena hal itu akanmenciptakan suasana tidak nyaman di lapangan dan menimbulkan masalah besar.
Dalam sebuahpernyataannya kepada Pusat Informasi Palestina Rabu (29/11) menyebutkanlarangan ini akan berlanjut sampai pengakuan legitimasi staf Gaza dan integrasiserta perumahan mereka. Disamping adanya jaminan keamanan mereka. Iamenekankan tanpa tanpa itu pihaknya tidak akan membiarkan mereka memasukikementerian.
Sementara itu StafPenasehat Yacoub al-Ghandour dan wakilnya Attaf al-Kafarneh saat ini sedangmelakukan kunjungan ke sejumlah departemen untuk melihat secara langsungkondisi di lapangan.
Pemerintah Konsensuskemarin mengeluarkan keputusan mengenai kembalinya para karyawan mangkir ketempat kerja mereka di berbagai kementerian di Jalur Gaza. Keputusan ini dianggapHamas sebagai pelanggaran atas perjanjian Kairo 2011 di luar fungsi komiteadministratif dan hukum.
Di pihak lain Faksi-faksiPalestina termasuk Jihad Islam Front Demokratik dan Kerakyatan juga mengecamkeputusan pemerintah tersebut. Mereka meminta pemerintah mematuhi perjanjianyang telah ditandatangani dan tidak mengambil keputusan terburu-buru yang akanmengancam proses rekonsiliasi.
Sementara perdanaMenteri Rami al-Hamdallah dalam kaitan ini mengatakan keputusan untukmengembalikan para pegawai yang mangkir itu berlaku bagi mereka yang mangkirsebelum peristiwa 14 Juli 2007 sesuai kebutuhan dan kepentingan warga dannegara.
Namun sejumlah kementerianpada Rabu pagi (29/11) terlihat dipenuhi ketegangan kebingungan danketidakseimbangan di tempat kerja mereka menyusul kebijakan pemerintahterakhir. (asy/PIP)
