Dengannada tegang dalam sidang darurat pemerintah Rami Hamdallah kembali menegaskanpersyaratannya berkaitan dengan pengelolaan pemerintah terhadap Jalur Gaza.
Dalampernyataan penutup di akhir sidang yang digelar di kota Ramallah Ahad(19/11/2017) pemerintah Hamdallah kembali menegaskan pentingnya pemberdayaanpemerintah dengan memberikan keleluasaan kontrol dan kedaulatan penuh terhadapJalur Gaza.
PemerintahHamdallah mengatakan tidak mungkin sukses kecuali dengan solusi-solusi jelasdan mendasar terhadap semua persoalan keamanan keuangan sipil danadminstrasi akibat perpecahan yang didasarkan keapda sistem aturan dan UUyang berlaku di negara Palestina.
PemerintahHamdallah memaparkan apa yang dikatannya sebagai tantangan dan hambatan yangdihadapi pemerintah selama upayanya melaksanakan tugas di Jalur Gaza sejakpenandatanganan perjanjian rekonsiliasi terutama masalah keamanan. Pemerintah Hamdallahmenegaskan tidak mungkin pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyakecuali memberdayakan pemerintah dengan memberikan keleluasaan kedaulatan dan wilayahyurisdiksi di semua sektor keamanan dan sipil.
Meskipunpemerintah sudah menerima penyerahan semua departemen dan perlintasan-perlintasanJalur Gaza dengan adanya delegasi keamanan Mesir yang mensupervisi prosespenyerahan ini namun pemerintah Hamdallah di akhir sidang hari Ahad kemarin mengatakan&ldquoBelum terjadi penyerahan kementrian dan departemen secara efektif akibatpersoalan-persoalan yang diperselisihkan berkaitan dengan para pegawai dengandalih menunggu sampai Komite Hukum Administratif  menyelesaikan tugasnya menanganipersoalan-persoalan sipil dan administratif akibat perpecahan sebagaimanaditetapkan waktunya paling lama pada awal Februari 2018.&rdquo
PemerintahHamdallah juga meminta disediakan sumber keuangan yang besar untuk menutupidefisit tambahan dalam anggaran umum untuk menyerap para pegawai memantauanggaran operasional dan pembangunan Jalur Gaza serta institusi-institusinyasehingga pemerintah secara bertahap dalam mengembalikan persatuan penuh tanahair dan institusi-institusinya serta melayani rakyat dan meringankanpenderitaan mereka di Jalur Gaza.
Dalampernyataannya pemerintahan mengisyaratkan kepada pertanyaan-pertanyaan yangbertentangan dengan realita. Karena kenyataannya pemerintah telah menerimasemua kementrian departemen institusi pemerintah dan seluruh perlintasandengan disupervisi oleh delegasi keamanan Mesir dan mereka bisa langsungmelaksanakan tugasnya setelah kedatangan pemerintah di Jalur Gaza sesuaidengan kesepakatan Kairo terakhir. (was/pip)
