KementerianDalam Negeri dan Keamanan Nasional di Jalur Gaza menyebutkan OtoritasPerbatasan dan Penyeberangan yang dipimpin oleh Nazmi Muhanna telah mengkonfirmasikanbahwa perlintasan Rafah siap beroperasi segera dan ia menolak usulanditetapkannya sejumlah unshur dalam penjagaan di perbatasan hingga masalahkeamanan tersebut diselesaikan.
Juru bicaraKementerian Dalam Negeri Iyad al-Bazem mengatakan Kami telah menyerahkan pengoperasianperlintasan Gaza sepenuhnya kepada Otoritas perlintasan dan perbatasan OtoritasPalestina sesuai dengan kesepakatan Kairo.
Al-Bazm menambahkandalam proses penyerahan kami menyarankan kepada pihak penyeberangan agar dinaskeamanan tetap ada di sana untuk mendukung Otoritas dalam pekerjaannya dan agardapat mengaktifkan penngoperasian secara mudah.
Diamengisyaratkan usulan sementara sampai selesainya pengaturan masalah keamanan iniberdasarkan kesepakatan Kairo. Namun Komisi meminta agar tidak ada personilsipil atau keamanan lain di perlintasan.
Al-Bazemmenunjukkan Otoritas Perbatasan di Otoritas Palestina mengkonfirmasikan bahwapihaknya siap untuk mengoperasikan penyeberangan dengan segera dan tidak memerlukanpegawai baru di penyeberangan Gaza ini seperti yang berlaku sebelumnya.
Dia terkejutdengan pernyataan dari pejabat Otoritas Palestina yang dianggapnya telahmelampaui mekanisme kesepakatan rekonsiliasi.
Menurutjubir depdagru ini “Ketika Tuan Nazmi Muhanna mengunjungi penyeberangansebelum serah terima perlintasan kami memberinya daftar 763 pegawai sipil danpetugas keamanan yang bekerja di persimpangan untuk dipelajari dan direkrutkembali jika diinginkan. Namun Muhanna malah mem PHK an seluruh pegawainya.
Al-Bazmmengatakan &ldquoMenurut kesepakatan Kairo terakhir delegasi keamanan dari TepiBarat akan bergabung dengan keamanan dari Gaza untuk menyamakan persepsi danpengaturan kerja pada tahap saat ini. Lalu pelaksanaan aspek keamanan hasil kesepakatanKairo 2011. Kami juga telah menyampaikan kepada mereka tentang kesiapan kitauntuk menyambut datangnya delegasi keamanan tersebut. Namun hingga kinidelegasi tersebut belum datang.
KementerianDalam Negeri dan Keamanan Nasional sepenuhnya siap untuk melaksanakan semuakesepakatan rekonsiliasi tanpa penundaan atau penundaan. (asy/PIP)
