Aktivis hakasasi manusian di Palestina Issam Yunus yang juga sebagai direktur Pusat HakAsasi Manusia Al Mizan mengatakan Deklarasi Balfour tidak memiliki dasar hukumdan politik. Namun harus ditebus oleh bangsa Palestina pengambilan hakproperti dan eksistensi mereka di negerinya.
Dalamwawancara khususnya dengan “Pusat Informasi Palestina Yunus mengatakan &ldquoJanjiBalfour Inggris yang didukung banyak negara pada waktu itu telah membuat penderitaandan kesengsaraan bagi rakyat Palestina hingga mereka eksodus dari negerinyasendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lainya akibat perjanjian Balfautyang tak pernah dilakukanya.
Yunus menekankanmasyarakat internasional dan Inggris telah mengeluarkan janji tersebut. Inggrisdan negara-negara yang mendukung perjanjian Balfour telah menolak hak-hak Palestinasementara semua orang berharap agar mereka menganulir sikapnya yang tidakkonstituional tersebut.
Diamenjelaskan bahwa Inggris masih bersikeras pada kesalahan sejarah terhadapwarga Palestina dan ini tampaknya terbukti dari pernyataan-pernyataanpolitiknya  yang menunjukkan sejauh mana kesalahantersebut terkait hak atas Palestina yang  membenarkan peran Inggris dalam penderitaanrakyat Palestina katanya.
Dia menekankan perlunya Inggrisuntuk memperbaiki kesalahan sejarah ini yang telah menyebabkan terusirnyabangsa Palestina secara besar-besaran dari tanahnya sendiri sejak 100 tahun yang lalu.
Dulu Palestina dijanjikansebagai wilayah persemakmuran dibawan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsayang  memberikan Palestina sebuahperkembangan penting di tingkat internasional sehingga membuka peluang terciptanyakesempatan baru untuk mempresentasikan masalah Palestina secara berbeda.
Dia mengatakan”Tanpadiragukan lagi masuknya Palestina ke lebih dari satu institusi internasionalakan memeriksa kembali masalah ini dan memberikan kemauan politik yang baruterutama karena banyak kalangan internasional mulai memahami karakter konflikPalestina-Israel. (asy/PIP)
