ObservatoryEuro-Mediterania Hak Asasi Manusia pada Rabu (18/10) mengecam keputusanotoritas transportasi di London yang melarang adanya pelaksanaan deklarasi antiperjanjian Balfour yang terkenal itu termasuk tuntutan agar pemerintah Inggrismeminta maaf kepada bangsa Palestina atas janjinya yang diberikan menteri luarnegeri Balfour seratus tahun yang lalu untuk membangun sebuah tanah air barubagi bangsa Yahudi di Palestina.
Observatoriumyang berbasis di Jenewa dalam siaran persnya mengatakan larangan atas  deklarasi tersebut sebagai sebuah presedenyang buruk terhadap kebebasan berekspresi serta berdampak politis terhadaphak-hak asasi manusia dalam bentuknya yang paling sederhana di Inggris Raya.
Lembaga inimenambahkan Misi Palestina di Inggris diantaranya menyelenggarakan sebuahkampanye yang dinamai “Make It Right” mencakup publikasi iklan di sejumlahstasiun bawah tanah dan di bus menjelang persiapan ulang tahun peringatan DeklarasiBalfour.
Publikasimemuat foto-foto yang menggambarkan kondisi Palestina sebelum tahun 1948  dan sesudah berdirinya Negara Israel. Terlihatbagaimana dampak dari penjajahan Israel di wilayah Palestina serta akibat daripembantaian yang dilakukannya selama preode tersebut serta bagaimana Israelmengusir bangsa Palestina dari kampung halamanya dalam jumlah yang sangatbanyak.
Observatoriummenunjukkan otoritas transportasi London melarang publikasi iklan deklarasitersebut dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Gambar danpesan yang ada pada publikasi tersebut bisa memancing keribuatn dan perdebatan debatpublik yang sangat sensitiv.
Pihakberwenang dilaporkan telah menghapus iklan yang telah dipublikasikan sebelumnyatanpa terlebih dahulu memberikan peringatan terhadap pihak-pihak terkait. Hal initidak biasanya terjadi. Biasanya pihak berwenang memberi tahu terlebih dahulu pihak-pihakterkait bahwa kampanye tersebut tidak akan disetujui setelah penundaan yangpanjang dan tidak seperti biasanya. (asy/PIP)
