Sumber aktivis hukum yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Israelmemutuskan untuk mengaktifkan kembali pasokan listrik ke Jalur Gaza setelah adanyapengaduan dari badan hak asasi manusia kepada Mahkamah Agung Israel.
Dalam sebuah pernyatan yang dari seorang pengacara yang khusus memantaimasalah krisis listrik di Gaza yang tak mau disebutkan namanya untuk keamanan menambahkanSenin malam (16/10) dirinya menngetahui adanya keputusan pemerintah Israel untukmenyetujui pasokan listrik ke Jalur Gaza yang diputus pada Juni kemarin ataspermintaan Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Dia mengisyaratkan keputusan inimasih menunggu persetujuan akhir dan pelaksanaannya sekarang. Menurut jadwalsejumlah pengacara dalam beberap jam kedepan akan berangkat ke pengadilantinggi Israel guna meminta pelaksanaan dari keputusan itu secepatnya. Kemungkinanakan ada hasilnya dalam 48 jam ke depan.
Sebelumnya organisasiinternasional Rtefis Oak Freiheit dari  Swedia dan Koketev 69 dari Perancis telah mengajukanpetisi kepada pengadilan Israel yang meminta Hakim Agung agar menunda keputusanpengurangan pasokan listrik konsumtif untuk Gaza. Pengadilan akhirnya meninjauulang keputusan tersebut hingga beberapa kali.
Sementara itu OtoritasPalestina di Tepi Barat telah menyampaikan kepada pemerintah Israel yangmeminta dibebaskan dari kewajiban pajak bahan bakar untuk listrik yang  tentu ditentang Israel sejak awalnya sebelumdikurangi pasokan listriknya hingga sampai 50 megawatt saja dari pasokan semula125 megawatt yang sampai ke Gaza melalui 10 jalur Israel.
Keputusan ini telah menyebabkankrisis listrik parah di Jalur Gaza di mana listrik sekarang hanya hidup 4 jam saja.Kadang bisa sampai 12 jam dikala pembangkit listrik beroperasi dan ada pasokandari jalur Mesir.
Keputusan otoritas Palestina inimendapat kecaman luas dari kalangan faksi dan lembaga HAM karena telah merusaksemua aspek kehidupan di Gaza khususnya kesehatan dan sektor industri serta pelayanankota. OP dituntut untuk menganulir keputusanya apalagi setelah keputusan Hamasuntuk membubarkan komite administratif Gaza dan diserahkanya kepada pemerintah konsensuspada penandatanganan perjanjian di Kairo. (asy/PIP)
