Pemerintahpenjajah Zionis menolak menghentikan penjualan senjata ke negara Myanmar meskipunyang disebut kedua ini telah melakukan aksi pembantaian terhadap keum musliminRohingya di sana.
Menurutsurat kabar Zionis Ha&rsquoaretz Kejaksaan Agung “Israel” pada hari Senin(25/9/2017) telah menyampaikan kepada  Mahkamah Agung Zionis bahwa pemerintah tidakakan menghentikan penjualan senjata ke Myanmar. Kejaksaan Agung menyerukankepada Mahkamah Agung untuk tidak campur tangan dalam hukuman luar negeriZionis.
Dalamedisi hari Selasa (26/9/2017) surat kabar Zionis ini mengatakan bahwa MahkamahAgung telah membahas keberatan yang diajukan sejumlah lembaga HAM Israel yangmeminta penghentian penjualan senjata ke Myanmar.
Perwakiladari Kejaksaan Agung Zionis Shosh Shmueli kepada Mehkamah Agung mengatakan &ldquoMahkamahAgung sebaiknya tidak campur tangan dalam hubungan luar negeri Israel.&rdquo PernyataanShosh Shmueli ini adalah mengulang sikap yang sma kementrian luar negeri Zionisyang dinyatakan pada bulan Maret 2017 lalu.
Pengacarapara pemohon Itay Mack seperti dikutip Ha&rsquoaretz mengatakan bahwa Uni Eropadan PBB telah melarang penjualan senjata ke Myanmar. Dan Israel adalahsatu-satunya negara yang menjual senjata ke sana.
Sejak25 Agustus 2017 lalu militer Myanmar bersama milisi Budha melakukan pelanggaransecara meluas terhadap minoritas muslim Rohingya di Arakan. Akibatnya puluhanribu warga Rohingya yang tidak berdosa tewas dan menjadi korban pengusiran.
PBBmenyebut pelanggaran yang terjadi terhadap warga minoritas muslim ohingya iniadalah merupakan &ldquopembersihan etnis&rdquo. (was/pip)
