Dalampernyataan pers yang disampaikan pada hari Senin (18/9/2017) JurubicaraGerakan Hamas Fauzi Barhum meminta Presiden Abbas mengizinkan pemerintahHamdallah segera mengemban seluruh tugas dan tanggung jawabnya di Jalur Gazatanpa menghalang-halangi dan menunda-nunda.
Dia memintaAbbas untuk segera mengambil langkah membatalkan semua keputusan danlangkah-langkah untuk menghukum warga Jalur Gaza terutama setelah Hamasmenyambut usaha Mesir dan membubarkan Komite Administratif.
PadaApril 2017 lalu Otoritas Palestina mulai menerapkan langkah-langkah sanksiterhadap Jalur Gaza. Mencakup pemutusan listrik pemutusan pasokan obat-obatanpemutusan surat rujukan berobat ke luar negeri pemutusan gaji pegawaipemerintah di Jalur Gaza dan pemecatan ribuan pegawai untuk pensiun dini. Langkahitu dilakukan dengan dalih sebagai reaksi atas langkah Hamas membentuk KomiteAdministratif untuk mengurusi dan memudahkan urusan warga di Jalur Gazasetelah pemerintah Otoritas Palestina tidak melaksanakan tugas dan kewajibannyadi Jalur Gaza.
Padahari Ahad (17/9/2017) gerakan Hamas mengumumkan pembubaran KomiteAdministratif sebagai upaya serius untuk mewujudkan rekonsiliasi danmengakhiri perpecahan. Hamas menyerukan pemerintah Otorias Palestina yangdipimpin Rami Hamdallah untuk segera datang ke Jalur Gaza dan melaksanakantugas dan tanggung jawabnya.
KeputusanHamas ini mendapatkan respon positif dan disambut dengan baik oleh faksi-faksidan kekuatan-kekuatan Palestina seraya meminta Presiden Abbas mengakhirilangkah-langkah sanksi terhadap Jalur Gaza.
Sementaraitu Abbas menunda kelanjutan dari keputusan Hamas ini setelah kepulangannyadari New York Kamis (21/9/2017) yang akan datang. Sedang Pemerintah RamiHamdallah meminta penjelasan tentang sifat keputusan Hamas tersebut. Hal inimemicu kekhawatiran akan penundaan pelaksanaan tuntutan rekonsiliasi. (was/pip)
