Presiden Otoritas Palestina MahmudAbbas telah menunda untuk mengikuti tuntutan keputusan gerakan Hamas yangmembubarkan Komite Administrtif di Gaza berkat usaha dari Mesir sampai setelahdia pulang dari New York Amerika. Sementara itu pemerintah Rami Hamdallahmeminta penjelasan sifat keputusan Hamas tersebut. Hal ini menimbulkankekhawatiran kelanggengan baru untuk menghambat pelaksanaan tuntutan-tuntutanrekonsiliasi.
Menurut kantor berita resmi OtoritasPalestina &ldquoWafa&rdquo Abbas akan melakukan pertemuan dengan petinggi OtoritasPalestina saat dia pulang ke tanah Palestina dari New York untuk melanjutkan masalahini.
Rencananya Abbas akan menyampaikanpidato di depan Majlis Umum PBB pada Rabu malam. Ini berarti tidak akan adalangkah konkrit apapun sampai Kamis depan.
Meski demikian Abbas menyatakan legadengan kesepakatan yang dicapai melalui upaya Mesir untuk membubarkan Komite Administratifdan memungkinkan pemerintah rekonsiliasi nasional melakukan wewenangnya di JalurGaza dan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif.
Sementara itu pemerintah Hamdallahmenyampaikan bahasa yang ambigu tentang kesiapannya memikul tanggung jawab diGaza di saat yang sama menyambut baik keputusan Hamas dan meminta penjelasanbaru. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran siapa yang membuat perangkap barudalam kerangka memikul tanggung jawab tugas pemerintah di Jalur Gaza.
Jurubicara resmi pemerintahHamdallah Yusuf Mahmud mengatakan &ldquoKeputusan gerakan Hamas membubarkan KomiteAdministratif yang dibentuk untuk melakukan tugas pemerintahan setelahpemerintah rekonsiliasi nasional tidak mau melaksanakan tugasnya adalahlangkah ke arah yang benar.&rdquo
Meskiun menegaskan kesiapanpemerintah ke Jalur Gaza dan memikul seluruh tanggung jawabnya namun Yusuf Mahmudmeminta adanya penjelasan sifat keputusan Hamas membubarkan KomiteAdministratif meminta penyerahan seluruh departemen dan perlintasan dan memintaagar para pegawai lama dikembalikan ke posisi semula. Ini mengindikasikan bahwapemerintah menetapkan persyaratan baru yang bisa membuat pemerintah berlepas tangandari tanggung jawabnya.
Pada bulan April 2017 lalu OtoritasPalestina mulai menerapkan langkah-langkah sanksi massal terhadap Jalur Gaza. Mencakuppemutusan listrik obat-obatan pemutusan pemberian rujukan medis untuk berobatke luar negeri pemutusan gaji dan memecat ribuan pegawai untuk pensiun dini.Otoritas Palestina beralasan hal itu dilakukan sebagai reaksi atas keputusanHamas membentuk Komite Administratif untuk memudahkan urusan di Jalur Gaza.
Pada hari Ahad (17/9/2017) gerakanHamas mengambil langkah membubarkan Komite Administratif di Jalur Gaza setelahmendapatkan jaminan dari Mesir untuk pelaksanaan perjanjian rekonsiliasinasional Palestina.
Gerakan Hamas mengundang pemerintahOtoritas Palestina di Ramallah yang dipimpin Rami Hamdallah untuk datang segerake Jalur Gaza dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemerintah.
Faksi-faksi perlawanan Palestinamemuji kesungguhan gerakan Hamas untuk mengakhiri perpecahan dan usahanya untukmemberikan apa saja untuk menyelesaikan rekonsiliasi Palestina sebagai urgensinasional dan syariat yang harus diwujudkan dan mengerahkan segala upaya untukitu. (was/pip)
