PMOtoritas Palestina Rami Hamdallah menyatakan mengizinkan para pegawaikementrian kesehatan dan pendidikan yang dihapus paksa di Jalur Gaza untukkembali bekerja sesuai dengan instruksi dari Presiden Otoritas Palestina MahmudAbbas.
Hal tersebutdisampaikan Hamdalah dalam pebukaan klinik di RS Hebron Sabtu (26/08/2017). Diamengatakan &ldquoKami telah memutuskan di pemerintah atas persetujuan Abbas untukmengizinkan para pegawai kementrian kesehatan dan pendidikan yang dipaksapensiun dini di Jalur Gaza untuk kembali bekerja dan memberikan pelayananterlepas dari sikap Hamas.&rdquo
Bulanlalu pemerintah Hamdallah memaksa pensiun lebih dari 6000 pegawai yang digajioleh pemerintah Ramallah mayoritas dari kementrian kesehatan dan pendidikan. Tindakantersebut merupakan bagian dari rangkaian langkah sanksi yang diberlakukanOtoritas Palestina terhadap Jalur Gaza dengan dalih untuk menekan gerakanHamas.
KalanganHAM memperingatkan dampak bahaya dari langkah memaksa pensiun ribuan pegawaitersebut khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Terlebih keputusantersebut dinilai kalangan HAM sebagai tindakan ilegal.
Jumlahpegawai yang mendapatkan gaji dari Otoritas Palestina sebanyak 11 ribu pegawai.Sebanyak 95% di antaranya di kementrian kesehatan dan pendidikan.
Hamdallahkembali menegaskan meminta Hamas untuk membubarkan komisi administrtif agar pemerintahbisa mulai memberikan pelayanan ke Jalur Gaza.
Hamassebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk membekukan atau membubarkan komisiadministratif apabila pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya di Jalur Gazayang tidak ditunaikan pemerintah Otoritas Palestina sejak dibentuk tahun 2014.(was/pip)
