Mengambil pelajarandari perang tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berupayamendapatkan legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan pada dirinyauntuk mengambil keputusan perang atau serangan militer tanpa haru adapeersetujuan dari pemerintah.
Sejak dua hari  yang lalu media Zionis terus menayangkantentang undang-undang yang mereka sebaut sebagai &ldquoperbaikan undang-undang dasarpemerintahan&rdquo dimana dengan perubahan undang-undang tersebut memungkinkan bagiNetanyahu untuk memaklumatkan perang tanpa harus ada persetujuan pemerintahanlengkap termasuk dewan Knesset bahkan tanpa keikut sertaan anggota dewanbidang keamanan sekalipun.
Sejumlah pengamatbidang militer berpandangan Netanyahu tidak ingin mengulangi keselahan duakali saat perang 2014 dimana sejumlah informasi bocor ke publik. Ia juga takingin mengulangi kesalahanya tahun 2010 dan 2011 saat dirinya merencanakan akanmenggempur Iran namun tak jadi karena keburu diketahui publik.
Kewenangan Mutlak
Di sisi lain sejumlah media Zionis menuding Netanyahuterlibat kasus korupsi hingga berujung pada pengadilan. Tampaknya ia inginmembuktikan hegemoninya secara politik untuk memperbaiki kedudukanya di matapublik.
Mahmud Mardawi Pakar Masalah Israel menegaskan ada sejumlahpelajaran dalam sejumlah keputusan yang di ambil Netanyahu. Pertama adanyakebutuhan secara khusus bagi Israel setelah munculnya laporan Shapira pengamatinternasional setelah perang 2014 kemarin bahwa ada kesalahan di dalam tubuhkabinet dan pemerintahan.
Bukan perkara mudah bagi Netanyahu setelah liburan musim panasKnesset. Namun tidak mustahil jika ia juga berhasil mendapatkan persetujuandari mayoritas anggota kabinet untuk mengadakan perubahan terhadap undang-undangyang sangat penting tersebut. Bahkan ia dapat meyakinkan partai-partai koalisipemerintahan untuk menyetujui amandeman UU tersebut. (asy/PIP)
