Basem Naem ketua sektor kesehatan dan lingkungan di komitepemerintahan Gaza mengkhawatirkan kebijakan terakhir yang diambil pemerintah OtoritasPalestina Mahmud Abbas terhadap sejumlah lembaga kesehatan dan lingkungan di Gaza.
Dalam pernyataanya pada pertemuan terbuka Ahad (13/8) yangdiikuti sejumlah direktur bidang kesehatan dan lembaga kemasyarakat rumahsakit dan klinik di departemen kesehatan Palestina Naem menyebutkan kebijakanterakhir pemerintah Otoritas Palestina yang mempensiunkan secara paksa ribuanpegawai Palestina di Gaza menunjukan pemerintahan OP dalam hal ini telah ikutambil bagian dalam blokade bangsa Palestina. Secara tidak langsung mereka telahmembunuhi sejumlah pasien di Gaza yang sedang terkurung.
Kebijakan pemerintah Mahmud Abbas sangat jelas inginmenindas bangsanya sendiri dengan menghukum rakyat tak berdosa atas pilihandemokratis mereka. Undang-undang negara Palestina tidak membenarkan pemerintahmemberlakukan sangsi secara massal terhadap rakyat.
Naem menegaskan semua rumah sakit dan lembaga kesehatan Palestinadi Gaza akan tetap terbuka bagi masyarakat. Departemen ini tidak akanmembiarkan sistem penanganan kesehatan dan pelayanan masyarakat tergradasipolitik terutama divisi darurat dan lembaga-lembaga yang menyangkutkeselamatan warga.
Dalam kaitan ini deputi menteri kesehatan Palestina YusufAbu Raisy mengatakan pihaknya dalam hal ini punya setrategi untuk melindungibidang pelayanan pokok kepada masyarakat dan ini sudah kami sebarkan kepadasemua lembaga pelayanan masyarakat tatkala kondisi menuntut hal tersebut.
Ia mengatakan depkes telah mampu memberikan pelayanankesehatan kepada masyarakat di saat-saat genting seperti perang maupn di saataman. Oleh karena itu pihaknya tidak akan tunduk pada kebijakan-kebijakan yangmerugikan rakyat walau bersumber dari Otoritas Palestina sekalipun.
Sebelumnya Otoritas Palestina mengambil kebijakan yangsangat disesalkan oleh berbagai pihak. Diantaranya menghentikan pengirimanobat-obatan yang sangat penting bagi medis mengurangi jumlah rujukan rumahsakit dan menghentikan sejumlah pegawai kesehatan masyarakat. (asy/PIP)
