Gerakan Perlawanan Islam Hamasmenegaskan bahwa ancaman Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas yangmenyatakan akan mengambil tindakan sanksi tambahan terhadap warga Jalur Gazamembuktikan bahwa dia gigih dengan kebijakannya untuk memisahkan Tepi Baratdari Jalur Gaza. Dia tidak peduli dengan semua upaya rekonsiliasi nasional.
Jurubicara Hamas Hazim Qasimmengatakan &ldquoApa yang dilakukan Otoritas Palestina di Ramallah adalahmengharamkan Jalur Gaza mendapatkan dana dari pajak yang dibayar warga JalurGaza yang dihimpun oleh otoritas penjajah Zionis di perlintasan-perlintasandan ditransfer ke Otoritas Palestina di Ramallah. Ini merupakan kebijakan yangseirama dan saling menyempurnakan antara Otoritas Palestina di Ramallah denganpenjajah Zionis.&rdquo
Hazim menjelaskan bahwa langkahpresiden ini memiliki dampak yang menimbulkan tragedi pada kehidupan di JalurGaza yang menyebabkan banyak pasien meninggal. Langkah-langkah ini selarasdengan langkah-langkah dan tujuan-tujuan blokade Zionis atas Jalur Gaza.
Hazim menjelaskan &ldquoKegigihanPresiden Abbas menolak rekonsiliasi dan mendukung perpecahan denganlangkah-langkah hukuman terhadap Jalur Gaza turut berkontribusi dalammelemahkan front internal dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran penjajahZionis terhadap sempat-tempat suci di Palestina.&rdquo
Pada hari Sabtu kemarin PresidenAbbas mengatakan &ldquoPemotongan alokasi dana yang dibayar ke Jalur Gaza akanterus dilakukan selama gerakan Hamas tidak menyambut inisiatif al-Quds danmembubarkan komisi administrasi yang dibentuknya.&rdquo
Saat ini Jalur Gaza mengalami krisiskehidupan dan kemanusiaan yang akut akibat langkah-langkah yang diambilpresiden Abbas. Di antaranya adalah pemberlakuan pajak bagi bahan bakar untukpembangkit listrik meminta penjajah Zionis mengurangi pasokan listrik ke JalurGaza dan pemotongan gaji pegawai pemerintah dan merumahkan ribuan pegawaiuntuk pensiun dini. (was/pip)
