Suratkabar Zionis Ha&rsquoaretz mengatakan bahwa Kementrian Dalam Negeri Zionismendapatkan kecaman dan kritik yudisial berkaitan dengan mekanisme yang dipakaidalam menangani warga Palestina di kota al-Quds.
Dalamedisi Rabu (2/8/2017) surat kabar Zionis ini menyebutkan bahwa hakim”Yoram Danziger” dari Mahkamah Agung Israel menyampaikan kecaman dankritik tajam atas perilaku Kementerian Dalam Negeri terhadap warga Palestinayang tinggal di perkampungan timur al-Quds khususnya yang berkaitan dengan penghalanganterhadap tuntutannya dan perlakuan terhadap mereka.
Hal tersebut disampaikan Danzigerdalam sidang somasi yang diajukan oleh dua orang Palestina dari Bet Haniniuntuk mendapatkan kewarganegaraan sejak tahun 2014 tanpa mendapatkan jawaban.Danziger mengatakan &ldquoTidak masuk akal menunda-nunda penyelesaikan permintaanpenduduk al-Quds timur dengan dalih beban kerja adalah banyaknya permintaan.&rdquo
Danziger menilai bahwa kaus iniadalah bagian dari banyak kasus yang diajukan untuk melawan Kementrian DalamNegeri dan Kantor Pencatatan Penduduk di al-Quds dengan dalih yang sama. Dia menegaskanbahwa perilaku seperti ini tidak bisa diterima.
Karena itu Danziger memintaKementrian Dalam Negeri Zionis menyampaikan lapran rinci seputar tekanan kerjayang terjadi. Sudah berjalan bertahun-tahun masalah ini tidak mendapatkan resmidan jawaban karena alasan-alasan yang tidak masuk akal tersebut.
Data dari BPS Israel menyebutkanbahwa jumlah orang Yahudi di al-Quds mencapai 542 ribu atau 63% dari totalpenduduk kota. Sementara itu jumlah warga Palestina sebanyak 324 ribu jiwa atau37%. (was/pip)
