Faksi-faksi Palestina di JalurGaza menyerukan agar ada langkah darurat reformasi PLO (Palestian LiberationOrganization) dan darurat rekonsiliasi riil.
Seruan itu disampaikan dalamworkshop yang digelar oleh Lembaga Studi Strategi Palestina dengan tajuk &ldquoVisiNasional untuk Kebangkitan Proyek Kemerdekaan Palestina&rdquo di hotel Comodor di kotaGaza.
Mewakili Hamas Dr. ShalahBardawil dari Jihad Islami Dr. Muhammad Al-Hindi dari Front Rakyat UstadzJamil Muzhir dari Fatah Sufwan Abu Zayidah dan dari Front Demokrasi ShalahNasher.
Bardawil menyatakan PLO banyakkekurangan terjadi selama beberapa tahun terakhir. &ldquoAda kesulitan besar dilevel pemikiran dan menejeman dan harus dilakukan perbaikan yang melibatkansemua unsur Palestina sehingga mampu memimpin bangsa dan rakyat Palestina.
Bardawil melanjutkan OtorotasPalestina harus memahami batas-batas tugasnya dan tidak melompati danmelangkahi pilihan rakyatnya serta harus komtmen dengan pilihan demokrasi sertaundang-undang yang sudah dibuat bersama-sama.
Di sisi lain Al-Hindimenandaskan daruratnya visi jelas dalam hal proyek Palestina. &ldquoAda masalahdalam sarana dan rencana politik akibat tidak adanya visi jelas dan komitmen sebagianelit Palestina dengan proyek penyelesaian politik yang sudah sampai kepadajalan buntu sebab pembebasan Palestina tidak bisa selesai dengan perundingan damainamun dengan perlawanan.
Elit Jihad Islami inimenandaskan harus ada pengakuan terhadap kesalahan yang terjadi di PLO dantidak gusar dengan reformasi internal Palestina dan rekonsiliasi riil untukmemetakan kembali strategi nasional menghadapi penjajah sebagai fase saat iniyakni fase pembebasan nasional.
Dalam konteks yangs ama Muzhirmenyatakan PLO sudah diinviltrasi dan harus dilakukan segera sesuai dengankesepakatan yang sudah dicapai di Kairo di bawah frame dan bingkai satupimpinan.
Elit Fatah Abu Rayidahmenyatakan PLO tidak akan bisa dilepaskan sebagai representasi legal dansatu-satunya bangsa Palestina. Namun reformasi PLO adalah langkah darurat untukmemperbaiki tugas dan mengakhiri hegemoni terhadap keputusan di PLO. (at/pip)
