Tujuhpelapor PBB dalam keterangan bersama pada hari Rabu (12/7/2017) meminta semuapihak terkait untuk menyelesaikan krisis pemutusan arus listrik di Jalur Gazadan agar segera dihentikan kebijakan menghukum penduduk Jalur Gaza demikeuntungan politik.
LembagaHAM yang berkantor di Jenewa Euro-Mediterranean Observatory menyambut baikpenyataan yang dikeluarkan para pelapor PBB tersebut dan menegaskan pentingnyasemua pihak komitmen menjauhkan warga sipil dari dampak konflik danperselisihan politik yang sedang terjadi.
Euro-Mediterraneanmengingatkan bahwa sikap para pelapor PBB tersebut mencerminkan terjadinyapelanggaran terhadap semua standar dan perjanjian internasional dan menuntutsikap bersatu PBB terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi terhadappenduduk Jalur Gaza.
Parapelapor PBB dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemutusan pasokan listrik keJalur Gaza hingga mencapai 40% yang dilakukan penjajah Zionis atas permintaanOtoritas Palestina berdampak kepada memburuknya penyediaan layanan pokok danvital yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Merekamenegaskan bahwa Israel sebagai kekutan pendudukan menguasai keluar danmasuknya barang dan orang merekalah yang memikul tanggung jawab pertama atasmemburuknya situasi. Karena itu pihak penjajah Zionis harus menepatikomitmennya sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan HAM.
Merekamenunjukkan bahwa memburuknya krisis listrik menambah beban penduduk Jalur Gazayang pada dasarnya sudah menderita akibat konflik dan kemiskinan sejakbertahun-tahun lamanya. Juga menambah perasaan putus asa penduduk. Merekamengingatkan bahwa setelah lewat 10 tahun blokade dan penutupan total JalurGaza sekarang inimenghadapi tingkat pengangguran terbesar di dunia di sampingkrisis ekonomi dan penurunan menuju &ldquotercerabutnya pembangunan&rdquo.
Parapelapora PBB memperingatkan dampak memburuknya krisis listrik di Jalur Gazapada berkurangnya pemeliharaan kesehatan dan semua lini kehidupan di JalurGaza. Mereka menilai masalah berkembang menjadi tragedi yang pasti terjadiketika dibarengi dengan lemahnya pelayanan kesehatan.
Merekamenambahkan bahwa “krisis yang mencekik diberlakukan pada orang-orang yangmata pencaharian mereka sudah berada di ambang kehancuran dan ekonomi sekarangmenghadapi bahaya permanen.&rdquo Mereka menegaskan bahwa dalam keadaan krisis sepertiini maka kalangan yang paling miskin adalah yang paling menderita.
Merekamengingatkan bahwa keluarga-keluarga di Jalur Gaza “berjuang untukpenyimpanan dan pengolahan makanan yang aman tanpa pendinginan.” Mereka jugamenegaskan bahwa sarana memasak pemanasan penerangan dan dasar-dasar utamalainnya untuk hak perumahan telah lenyap seperti diterpa angin dan yang palingterkena dampak dari kondisi ini adalah para penyandang cacat lansia dan kaumwanita.
Merekamenyatakan bahwa air layak minum hasil desalinasi dari hari ke hari terusberkurang di Jalur Gaza. Sementara limbah yang belum diolah terus mengalir keLaut Mediterania sampai 100 juta liter per hari yang dapat meningkatkan polusiair tanah. Yaitu pada saat sektor pertanian mengalami keterbatasan irigasiyang mengancam hancurnya ketahanan pangan jika kondisinya terus seperti ini.
Merekamenyatakan bahwa bahan bakar industri yang baru-baru ini diizinkan Mesir masukke Jalur Gaza untuk mengoperasikan kembali pembangkit listrik “turut memberikankontribusi meringankan krisis tapi itu bukan solusi permanen.”
Merekamenyerukan masyarakat internasional agar jangan tidak perduli dengan Gazasegera menghentikan blokade dan penutupan yang sudah berlanjut sejak 10 tahunatas Jalur Gaza karena itu merupakan hukuman massal dan bertentangan denganhukum internasional.
Ketujuhpelapor PBB tersebut adalah:
Mr.Michael Link: Pelapor Khusus HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejaktahun 1967.
Mr.Dainius Puras: Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standartertinggi kesehatan fisik dan mental (hak atas kesehatan).
Mrs.LeilaniFarha: Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak sebagai komponen hak untukstandar hidup yang layak dan hak non-diskriminasi.
Mrs.HelalAlpher: Pelapor Khusus tentang hak atas pangan.
PhilipAlston: Pelapor Khusus tentang kemiskinan dan hak asasi manusia.
LiuHeller: Pelapor Khusus tentang hak manusia untuk akses ke layanan air minum dansanitasi yang aman.
Mr.Saad Lafrargi: Pelapor Khusus tentang hak atas keputusan pembangunan.
Disebutkanbahwa tim Euro-Mediterranean Observatory pada 28 Juni lalu bertemu dengansejumlah pelapor khusus PBB dan memaparkan perkembangan krisis pemutusanlistrik di Jalur Gaza dan dampaknya pada sejumlah layanan pokok bagi pendudukdi Jalur Gaza terutama para pasien. (was/pip)
