Wakilketua parlemen Palestina Ahmad Baher menganggap pemutusan gaji yang dilakukanpemerintahan Otoritas Palestina terhadap 37 aleg dari fraksi Hamas di TepiBarat sama dengan maklumat perang terhadap lembaga parlemen. Kebijakan tersebutjelas bertentangan dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kebijakanini harus dilawan tukasnya.
Dalampernyataan persnya  Baher mengecam keputusanpemerintah menghentikan gaji para aleg Palestina. Kebijakan ini sama dengan perangterhadap anggota parlemen yang telah dipilih secara demokratis disampingmerupakan hukuman massal terhadap warga Tepi Barat.
Kebijakantersebut muncul sebagai bentuk tindakan dari pemerintahan Ramallah untuk mengintimidasidan memperparah blokade Gaza. Tujuanya adalah menghukum setiap warga yangmencoba melawan kebijakan-kebijakan pemerintahan Ramallah.
Denganini kebijakan pemerintahan Otoritas Palestina harus diproses secara hukum. Merekaharus dipaksa memberikan hak-hak aleg dan para mantan tawanan yang ditahan gajinyadalam beberapa hari terakhir. Baher juga menghimbau organisasi internasionaldan lembaga kebangsaan untuk melakukan tanggung jawabnya menghentikankebijakan yang tak pro rakyat tersebut.
Disebutkansebelumnya pemerintah Otoritas Palestina telah menghentikan gaji para pegawaipemerintah terutama para aleg dari fraksi Hamas sejak tahun 2007 yang lalu. Kebijakanpenahanan gaji masih dilakukan pemerintahan ini yang tentunya tertolak secaranasional maupun moral.
Bahermenyerukan semua faksi dan rakyat Palestina membela atau melakukan pembelaanterhadap bangsa Palestina dan berjuang bersama mereka dalam menghentikankebijakan-kebijakan Mahmud Abbas dalam hal ini bila terkait dengan hak- hakrakyat Palestina. (asy/Pusat Informasi Palestina) 
