Sumber polling yang diadakan pusat kajian Palestina untukmenjaring opini umum warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza mengungkapkanmayoritas publik Palestina menolak kebijakan yang dilakukan pemerintah OtoritasPalestina yang menyunat gaji Palestina pegawai negeri dan menghentikanpembayaran untuk dana listrik ke Gaza.
Dalam polling yang dilakukan pusat kajian politik danKristen pimpinan Kholil Shaqoqi di Ramallah dan didanai pihak kemenlu Amerikakemarin Kamis mengungkapkan 84 % menolak dihentikannya pembayaran listrik Gazahanya 10 % saja yang mendukungnya.
Sebanyak 88% menolak kebijakan pemerintah menyunat gajipegawai di Gaza. 40 % diantaranya mengatakan kebijakan ini diambil hanyakuntuk menekan perekonomian penduduk Gaza untuk menolak pemerintahan Hamas. Sementara37 % diantara mereka mengatakan kebijakan Abbas ini hanya untuk memaksa Hamasagar menerima syarat-syarat rekonsiliasi.
Polling yang digelar antara 29 Juni hingga 1 Juli kemarinmenunjukan 91 % responden menolak kebijakan OP menghentikan santunan khususbagi para keluarga tawanan walau separoh dari mereka meyakini bahwa Abbas akantunduk pula pada akhirnya pada tekanan internasional dalam masalah ini. 
Disebutkan 50 % responden menyatakan jika benar adarencana pembentukan pemerintahan bersama antara Hamas dan Muhammad Dahlan makaakan menyebabkan Gaza benar-benar terpisah dari Tepi Barat. Sementara 38 %lainya tidak demikian.
Sebanyak 48 % menolak kesepakatan ini (Hamas dan Dahlan)dan40 % lainya mendukung. Dari sisi wilayah sebanyak 61 % penduduk Gaza mendukungkesepakatan tersebut dan 29 % dari Tepi Barat. (asy/Pusat Informasi Palestina)
