Departemen luar negeri pemerintahHamdullah Selasa (4/7) mengumumkan kebijakan baru pemerintah terkait wargaasing yang dulunya merupakan kewenangan Organisasi Pembebasan Palestina (PLOkini kewenangan itu dicabut dan menjadi kewenangan penuh menlu Palestina.
Dalam intruksinya kementerian luarnegeri Ramallah di Tepi Barat meminta ketua kabinet dubes Ahmad Dik untuk menggunakanistilah baru berdasarkan dekrit presiden Abbas.
Sebelumnya divisi asing berada di bawahorganisasi PLO bersama urusan imigran Palestina di luar negeri yang dipimpinanggota komite eksekutif Taisir Kholid.
Keputusan ini diterapkan hanya beberapahari setelah pernyataan ketua divisi Orang Asing Taisir Kholid yangmengungkapkan adanya pembagian kementerian luar Riyad Maliki yang mengirimkansurat kepada para pimpinan imigran Palestina di Amerika berdasarkan penugasandari Abbas.
Dalam pernyataannya sebagai reaksi atas pergerakan MalikiKholid mengatakan semua orang tahu masalah imigran Palestina di semua negaradan orang-orang asing merupakan spesialisasi PLO dan komite eksekutifnya bukanOtoritas Palestina dan buka pemerintahanya.
Sejumlah pengamat menganggap langkah presiden Mahmud Abbasini untuk mengosongkan PLO dan orang-orangnya dari para pesaingnya. Selain untukmenakhiri eksistensi dan peranya dalam masalah Palestina. Hal ini bertentangansama sekali dengan sejumlah pernyataan sebelumnya yang ingin menjadikan PLOsebagai representatif resmi dn satu-satunya dari bangsa Palestina. (asy/PusatInformasi Palestina)
