PusatHAM &ldquoAdalah&rdquo menyampaikan permintaan kepada otoritas &ldquoPertanahan Israel&rdquoMenteri Pembangunan dan Perumahan Zionis Moshe Kahlon serta Menteri Ekonomidan Penasehat Hukum Pemerintah Zionis untuk membatalkan tender pemasaran lanahyang diumumkan sebagai &ldquotanah negara&rdquo di Tepi Barat.
Selamatahun 2016-2017 Otoritas Pertanahan ZIonis mengumumkam tender untuk memasarkantanah di permukiman-permukiman Yahudi. Pengacara dari Pusat HAM &ldquoAdalah&rdquo SuhadBasyarah dalam suratnya mengatakan bahwa Otoritas Pertanahan Zionis tidakberwenang secara hukum untuk memasarkan tanah yang diduduki Zionis. Dia menambahkan&ldquoTelah dipasarkan tanah yang diklaim bahwa tanah tersebut di bawah kepemilikan &ldquonegaraIsrael&rdquo yang artinya sesuai dengan hukum Israel meski keberadaannya sebagaitanah pendudukan.
Suhadmenjelaskan bahwa pengajuan tanah ini untuk dipasarkan tidak lain merupakanpelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Karena kepentingandan keamanan wilayah yang diduduki harus menjadi pertimbangan selamapengelolaan tanah yang diduduki. Karena itu perubahan jangka panjang terhadapstatus quo harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakatsetempat (warga yang terlindungi). Karena penjajah Zionis tidak boleh memanfaatkantanah tersebut hanya untuk tujuan ekonomi yang membantu kepentingannya saja.
Karenaitu Suhad menjelaskan bahwa tender-tender ini tidak lain adalah pelanggaranterhadap hukum kemanusiaan internasional. Karena tender-tender ini hanyamempertimbangan kepentingan nasional dan ekonomi untuk warga entitas Zionis dantujuan-tujuan politik Zionis. (was/pip)
