Setelah terjadi disintregasidan perpecahan internal Palestina tahun 2007 Otoritas Palestina denganrepresentasi presiden Mahmud Abbas memanfaatkan status quo ini untuk menghindardari tanggungjawabnya terhadap Jalur Gaza. Hegemoni keputusan Abbas dalam soalkeuangan menjadi pintu masuk mempersulit Jalur Gaza. Abbas beralasan kesulitandana padahal apa yang diberikan Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina jauhlebih besar dibanding yang diterimanya.
Berdasar studi pengamatkeuangan OP mengklaim mengalokasikan sekitar 47% dari total anggarannya kepadaJalur Gaza namun sebenarnya hanya mengalokasikan tidak lebih dari 22% sajaatau senilai 918 juta dolar dari 17 miltar dolar jatah Gaza yang seharusnya.
Keputusan-keputusanMarginalisasi
Selain pengurangan jatah JalurGaza OP juga menempuh sejumlah politik marginalisasi terhadap wilayah yangmenjadi basis dari lawan politiknya (Hamas) dengan mengorbankan kehidupan wargaJalur Gaza dan masa depan mereka. Berikut sejumlah keputusan-keputusan OPtersebut:
September 2007 Abbasmengeluarkan intruksi kepada seluruh pegawai pemerintah Palestina di Jalur Gazauntuk tidak bekerja dan duduk saja di rumah namun gaji mereka dijamin. Sebuahkebijakan lucu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah.
Juli 2007 penghapusan kode beacukai di Gaza dan lalu lintas perdagangan dialihkan semuanya ke Ramallahsehingga beban bea cukai masuk ke Jalur Gaza semakin bertambah dan itudibebankan kepada warga Jalur Gaza.
2007 pusat-pusat keuanganinstansi OP dipindah ke Ramallah (kementerian keuangan otoritas mata uangdewan pengawasan dan lain-lain) dan hubungan dengan kementerian di Jalur Gazadiputus dan dianggap illegal.
2007: Abbas mengeluarkan dekritmemerintahkan polisi di Gaza untuk tidak mematuhi pemerintah Palestina terpilih(bentukan Hamas).
2007 Abbas memecat seluruhtentara yang taat kepada perintah PM Palestina ke-10 Ismail Haniyah.
Antara 2007-2008: sejumlahkeputusan memutus gaji 10 ribu pegawai pemerintah di Jalur Gaza memutus gajianggota parlemen dari fraksi Perubahan dan Reformasi yang  terpilih di Jalur Gaza ini bertentangan undang-undang.
3 Juni 2015: Abbas menutuprekening bank sejumlah lembaga sosial yang beroperasi di Jalur Gaza yangmendapat izin sejak 2006 dan melarang pembukaan rekening baru dengan alasanmereka mendukung aktivitas terorisme dan pencucian uang.
2015: dana rekontruksi JalurGaza dimasukan dalam anggaran OP dalam anggaran 2015 dalam poin &ldquoproyekpengembangan&rdquo bukan poin proyek terpisah. Padahal proyek rekontruksi diberikanoleh donor secara terpisah.
2015 penerapan pajak bahanbakar yang masuk Jalur Gaza di antaranya untuk perusahaan produksi listriksehingga bantuan Qatar untuk Jalur Gaza senilai 60 juta dolar digunakanmenutupi pajak bahan bakar ini.
2015 sejumlah proyekrekontruksi Jalur Gaza dihentikan dananya distop dan sebagian dibatalkanseperti pembangunan jalan &ldquoKebebasan&rdquo pengunghubung antara simpang Syuhada danjalan Rasyhid.
2015 pembatalan sebagianproyek untuk kemanfaatan Jalur Gaza seperti bantuan ganti rugi bagi korbankecelaan lalu lintas dan pemblokiran dana milik Universitas Al-Aqsha.
2015 penghentikan proyekrekontruksi dan syarat pemotongan dana untuk anggaran OP seperti dana dariQatar dan sejumlah ketentuan untuk menghalangi rekontruksi rumah yang hancuroleh agresi Israel. sementara OP menyetujui rencana Serry (Amerika) untukrekontruksi Jalur Gaza dengan syarat bahan bangunan masuk melalui perlintasan KarmAbu Salim (perbatasan dengan Israel).
Maret 2016: Anggota DPP FatahAzzam Ahmad berjanji akan membatalkan gagasan pembangunan pelabuhan laut Gaza.
2017: pengurangan gaji pegawaidi Jalur Gaza dari 30-50%. Mereka selama ini sudah tidak mendapat hak kenaikanrutin gaji jabatan dan ongkos transport.
Mei 2017: OP meminta Israel tidakmembayar tagihan listrik Jalur Gaza namun Israel menolak. Karena pajak bahanbakar juga tidak dibayar warga Jalur Gaza hanya mendapatkan jatah listrik 6jam dalam sehari. Kehidupan warga di Jalur Gaza makin sulit akibat krisislistrik.
Mei 2017: OP keluarkanundang-undang pension dini bagi puluhan ribu pegawai pemerintah di Jalur Gaza.
Mei 2017: penghentian pencairandana pengobatan di luar negeri bagi warga Jalur Gaza kecuali kasus kanker.
Politik Provokasi
Selain itu OP juga menerapkansejumlah politik provokasi mendorong intervensi dunia internasional agar JalurGaza kembali ke pangkuan mereka. Berikut sebagiannya
Memperparah blokade Jalur Gaza:
1.      Memberikan cap buruk JalurGaza agar wilayah ini diisolasi secara politik dan ekonomi. Misalnya cap NegaraIslam Entitas Musuh Taliban Al-Qaidah Entitas Takfiri ISIS hingga gerakankudeta.
2.      Sama seperti Israel yangmencap Gaza sebagai entitas musuh.
3.      Mempersulit perusahaanbesar di Jalur Gaza agar memindahkan pusat keuangannya ke Ramallah (Bank Palestinabank Islam Palestina perusahaan Investigasi Umum).
Memprovokasi elit Mesir agarmelakukan langkah merugikan Jalur Gaza
1.      Agar menutup perlintasanRafah kecuali jika dibuka berdasar kesepahaman 2005.
2.      Agar Mesir menggagalkankesepakatan khusus pembangunan kawasan perdagangan bebas dengan Jalur Gaza danmenggagalkan solusi untuk persoalan listrik menggagalkan pembangunan proyek Qatarmenghalangi proyek pelabuhan laut di Jalur Gaza yang diteken usai agresi Israeltahun 2014.
3.      Memprovokasi elit Mesiragar menutup perbatasan dengan Jalur Gaza.
Referensi:
–         Komite Pemantau di ParlemenPalestina dunyawathan (دينا الوطن)
–         Keputusan Abbas palingsulit atas Jalur Gaza kantor berita &ldquoalyaoum&rdquo Palestina (وكالة فلسطين اليومالإخبارية)
–         Apa keinginan Abbas kepada JalurGaza &ldquoarra&rsquoyu&rdquo (وكالةالرأي الإخبارية)
