Gerakan Jihad Islami diPalestina menuding presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan PMpemerintahnya Rami Hamdallah bertanggungjawab penuh terhadap rusaknya politikresmi Palestina. hal ini disebabkan oleh marginalisasi pegawainya sendiri dantindakan mempermainkan mata pencaharian pegawai pemerintah di Jalur Gaza.
Tindakan pengurangan gaji ituitu ditengarai sebagai usaha memperketat blokade Jalur Gaza dan semakinmemperparah isolasi terhadap rakyat Palestina.
Pimpinan Jihad Islami SyekhHidhr Adnan di Tepi Barat menegaskan dalam siaran persnya kemarin Senin (10/4)bahwa gaji pegawai adalah hak mereka dan bukan pemberian dari manapun.Mempermainkan penghasilan mereka adalah mempermainkan nyawa mereka.
Tindakan marginalisasi inidinilai akan memperparah blokade dan tindakan berbahaya memperparah perpecahanPalestina.
Di tambah lagi OtoritasPalestina selalu menganggap aksi sosial dan politik yang mengkritik berbedadengan pemerintah dan menggelar protes sebagai tindakan setan.
Sejumlah pegawai di Jalur Gazamembelot perintah Abbas dan tidak meninggalkan tugas utama mereka dalammelayani warga. Sejumlah pegawai lainnya menolak membelot dan terus melayanimeski gaji mereka dipangkas dan dilaparkan.
Adnan mengingatkan tindakandiskriminatif negative terhadap hak keluarga syuhada dan korban luka Israelakibat agresi Israel ke Jalur Gaza adalah tindakan berbahaya.
Jihad Islami menyerukan seluruhwarga Palestina di manapun berada agar berdiri satu barisan melawan aksidiskriminatif Otoritas Palestina ini.
Pemerintah Hamdallah sebelumnyamemangkas gaji pegawai di Jalur Gaza saja hingga 50% dengan alasan krisiskeuangan. Namun ini diakui sementara.
Pengurangan ini menimpa 25 ribupegawai sipil dan 33 ribu pegawai militer termasuk pegawai asal Jalur Gaza diTepi Barat. Sejumlah lembaga HAM menilai tindakan pemerintah Palestina inimelanggar hukum. (at/pip)
