Parlemen Israel pada pertengahan pekan lalu menvotingkeputusan undang-undang &ldquolegalitas permukiman&rdquo atau juga dikenal &ldquopemutihanpermukiman illegal&rdquo dengan 60 suara mendukung 52 menolak. (baca juga Putihkan Permukiman Habisi Tepi Barat di Era Trump  )
Bagaimana undang-undang akhirnya disahkan?
Harus dipahami undang-undang Israel tersebut bertujuanmelindungi (secara hukum) 5000 rumah warga yahudi yang dibangun permukimanIsrael di atas tanah milik pribadi warga Palestina. UU baru Israel ini jugamelarang Pengadilan Tinggi Israel mengeluarkan keputusan-keputusan penggusuranrumah-rumah teresbut. Sebab rumah-rumah itu telah diubah statusnya dari&ldquoillegal&rdquo menjadi &ldquolegal&rdquo setelah melalui serentetan prosedur hukum.
Sesuai UU baru ini pemerintah Israel berhak menyitatanah-tanah milik pribadi melalui perintah militer selama 30 hari sejakundang-undang ditetapkan dna memindahkan tanah tersebut ke dalam blokpermukiman Yahudi.
UU baru menetapkan besaran ganti rugi bagi pemilik tanahtersebut dengan kekuatan hukum. Hukum ini berlaku di seluruh permukiman yangselama ini dianggap illegal di wilayah Tepi Barat atau sekitar 20 permukiman diluar blok permukiman besar.
Benih Busuk
Bagaimana undang-undang busuk terbit? Ternyata Israel berkedokjahat. Mei 2012 Pengadilan Tinggi Israel menerbitkan vonis final membekukandan menggusur empat rumah warga pemukum yahudi di Bet El yang ternyata dibangun di atas tanah milik pribadi Palestina. Ini ternyata hanya kedok untuk mencitrakanIsrael sebagai negara taat hukum dimana tanah milik pribadi Palestina tidakboleh dibangun permukiman yahudi.
Menteri Yariv Livin adalah penggagas asal dari undang-undangini. Ia berusaha melegalkan proses pencurian dan pencaplokan &ldquotanah milikpribadi&rdquo warga Palestina yang berlaku mundur. Artinya undang-undang ini akan memberikanwewenang pemerintah Israel melarang penggusuran rumah-rumah tersebut.
Namun Israel pada tahun itu terpaksa membongkar rumah-rumahtersebut karena PM Israel Banjamin Netanyahu menentang undang-undang itu danmengancam akan memecat setiap menteri yang membela undang-undang tersebut.
Anggota Knesset Betsalil Samthoris dan Shola Rafael dariPartai Jewish Home kembali menggagas undang-undang legalitas permukiman yangdibangun di atas tanah milik pribadi Palestina pada November tahun 2016. Undang-udangtersebut disetujui oleh 20 suara anggota Knesset dari partai Likud hampirbersamaan dengan dekatnya akhir waktu keputusan pengadilan soal penggusuran permukimanAmona salah satu pemukiman yang menurut undang-undang Israel illegal karenadibangun di atas tanah pribadi Palestina.
Amona dibangun di atas tanah milik pribadi warga Palestina didesa-desa Salwad Ain Yabrud Taibah. Warga Palestina yang memilikinya telahmengajukan banding kepada pengadilan Israel dan membuktikan secara sahkepemilikan mereka sejak tahun 2014. Pengadilan Israel memberikan waktupenggusuran hingga Desember 2016.
Setelah Donald Trump memenangi Pilpres Amerika pemukimYahudi di wilayah jajahan (Tepi Barat dna Al-Quds) menginteskan pembangunanrumah-rumah permukiman dengan dukungan dari Partai Jewish Home yang dipimpinoleh Neftellu Bennet dan menteri-menteri dari Likud. Mereka menekan kuatpemerintah Netanyahu untuk mengesahkan undang-undang tersebut dengan &ldquoaleniakhusus&rdquo dalam undang-undang itu yang menjamin pengembalikan rumah-rumah wargapemukim yahudi di Amona karena berlaku mundur.
Bahkan mereka menekan agar disahkah final sebelum tanggal 25Desember tahun lalu untuk menjamin tidak digusurnya permukiman Amona danmembatalkan keputusan pengadilan tinggi Israel. mereka mengklaim terpilihnyaTrump menjadi presiden berarti batalnya alasan Netanyahu bahwa Amerika menekanpemerintahannya untuk membekukan permukiman di wilayah Tepi Barat dan Al-Quds.
Amona Pengecualian
Undang-undang baru ini ditolak oleh jaksa penuntut umum AveheMendablit juga oleh Menteri Keuangan ketua partai Kolono Moshe Kahalonkarena dianggap ini menginjak-injak wewenang pengadilan. Bahkan dinilaimenentang undang-undang internasional dan undang-undang dalam negegri Israel sehinggaundang-undang ini inkonstitusional dan tidak mungkin dibela di depan pengadilanIsrael.
Bahkan undang-undang baru dinilai Israel akan dituntut di PengadilanPidana Internsional. Sebagian kelompok kanan Israel justru meminta agar undang-undangitu sebagiannya dengan menghapus pasal 7 yang menyatakan bahwa undang-undangitu juga berlaku untuk permukiman Amona.
Ketika diajukan di Komisi Legalitas setelah dipresentasikandi Knesset pada 5 Desember hal itu bersamaan dengan pemindahan warga pemukimYahudi ke tempat terdekat dari Amona. Namun Israel masih mengklaim bahwa tanahyang dibangun dipemukiman Amona sebagai tanah &ldquoyang ditinggalkan&rdquo.
Resolusi DK PBB Nomer 2334
Undang-undang yang disahkan Knesset tersebut mendapatkan reaksikeras dari dunia internasional. Di antaranya kemarahan pemerintah Obama kaliitu dan statemen Israel yang mengecam pemerintah Obama. Bahkan dalam proses votingdi Dewan Keamanan PBB terkait undang-undang yang mengilegalkan permukimanYahudi dan meminta agar dihentikan Amerika menolak menggunakan hak veto dan hanyabersuara abstain pada 23 Desember tahun lalu bernomer 2334.
Akhirnya pengesahan undang-undang tersebut diundur hinggaTrump menjabat menjadi presiden Amerika.
Skandal Netanyahu Terburu-buru Mengesahkan Undang-udangPemutihan Permukiman
Di saat Netanyahu terpojok dalam kasus korupsi pekan laluPM Israel ini meminta agar undang-undang legalisasi tersebut segera diambilvotingnya. Sementara pihak oposisi mengajukan keberatan hingga lebih dari 400keberatan atas pasal-pasal undang-undang.
Akhirnya UU disahkan dengan 60 suara setuju dan 52 menolak.
Sementara itu lembaga HAM Israel seperti Lembaga Hak Warga Negaradan Gerakan Peace Now di hari berikut menyatakan akan menuntut ke PengadilanTinggi Israel atas undang-undang baru ini dan meminta agar dibatalkan. Sebab dinilaibertentangan dengan undang-undang internasional dan bertentangan dengan dalamnegeri Israel yang melarang menyita tanah milik pribadi untuk diberikan kepadalainnya untuk membangun rumah di sana. Dan karena itu juga sama saja melegalkanpencurian tanah dari pemiliknya. (at/pip)
