Pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB malam kemarin (27/1)akhirnya gagal mengutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi nomer 2334 yangmeminta agar negara penjajah itu menghentikan pembangunan permukiman. Bahkanpertemuan itu diakhiri tanpa rekomendasi.
Anggota DK PBB dari 15 negara mendengarkan penjelasan delegasiPBB untuk Timur Tengah Nikolla Miladinov setelah pemerintah penjajah Israelmenyetujui pembangunan 2500 unit hunian baru di permukiman Yahudi di Tepi Baratyang merupakan pelanggaran terhadap resolusi DK PBB yang diadopsi dengan suaramayoritas pada akhir Desember lalu.
Sayangnya tak ada satupun negara anggota Dewan Keamanan PBByang berinisiatif melakukan upaya menentang keputusan Israel ini dalampertemuan tertutup yang dilakukan berdasarkan permintaan Bolivia. SementaraSwedia meminta agar Dewak Keamanan tetap mengutuk dan mengecam keputusan TelAviv itu.
Dubes Swedia di PBB Olof Skoog menyatakan tindakan melanggarundang-undang internasional dan resolusi DK PBB nomer 2234 (yang diambil pada23 Desember 2016 lalu yang meminta Israel menghentikan permukiman danmengutuknya) harus mendapatkan kecaman dan kutukan serta menjadi dakwahan.
Di sisi lain Dubes Otoritas Palestina Riyad Mansour memintaDewan Keamanan PBB menghargai resolusi yang diadopsinya sebab Israel tidakmungkin dibiarkan melenggang dan lepas dari jerat hukum atas tindakannyamembangun permukiman-permukiman yahudi yang baru di Tepi Barat.
Belakangan ini kecaman dan kutukan dari dunia internasionalterus mengalir terhadap pembangunan permukiman yahudi di Tepi Barat Palestina.Jerman misalnya meragukan niat Israel dalam mewujudkan &ldquosolusi dua&rdquo negarasetelah negara penjajah itu menyatakan resmi mempercepat proyek pembangunanpermukiman di wilayah Palestina. Jerman menyatakan sangat menyayangkan dankhawatir atas kondisi itu.
Juru bicara Jerman Marthin Shafer menyatakan dalam keteranganpersnya pengumuman Israel memperluas permukiman Yahudi menjadikan pihaknyameragukan niat baik Israel mewujudkan solusi &ldquodua negara&rdquo (two nation state)yang digagar oleh dunia internasional yang berkali-kali dinyatakan Israel.
Sementara Kementerian Luar Negeri Perancis menilai keputusanIsrael beberapa hari lalu terus melanjutkan proyek permukiman bertentangandengan undang-undang internasional dan meresahkan semua pihak.
Pada 23 Desember 2016 lalu DK PBB mengambil rancangan resolusimeminta Israel menghentikan permukiman dan mengutuknya setelah empat negaraanggotanya New Zeland Malaysia Sinegal dan Venezuela mengajukannya setelahMesir menarik diri dari pengajuan rancangan itu. (at/pip)
