Dewan Keamanan PBB kemarinmalam Jumat (23/12) menvoting draft resolusi seruan agar Israel menghentikanpemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat Palestina dengan hasil dukunganmayoritas.
Draft resolusi menetapkanstatus illegal permukiman-permukiman yang dibangun Israel di wilayah Palestinayang dijajah tahun 1967 dan meminta agar seluruh aktivitas pembangunanpermukiman dihentikan termasuk di Al-Quds timur dan pemerintah penjajah Israeldiminta menghormati hukum.
Draft resolusi ini masihmembutuhkan persetujuan dari minimal 9 negara anggota DK PBB sebagai syarat keabsahansehingga tidak dihalangi oleh lima negara anggota tetap di DK PBB AmerikaRusia Inggris Perancis dan Cina.
Draft resolusi disetujui oleh14 negara anggota dan Amerika tidak menggunakan hak vetonya di tahap ini namunmenolak bersuara (abstain) dimana Israel akan mengkritik keras politik AS ini.
Delegasi Amerika tetap di PBBSamantha Power menjelaskan bahwa negaranya menolak tindakan Israel melanjutkanpembangunan permukiman di wilayah Palestina.
Usai voting Samanthamenyatakan Washington hari ini memutukan untuk abstain sesuai dengan sikappemerintah Amerika sebelumnya dan pihanya selalu menilai bahwa pembangunanpermukiman Yahudi di wilayah Palestina akan mengancam keamanan Israel.
Negara-negara yang mengajukandraft resolusi berpandangan bahwa permukiman Israel tidak legal dan mengancamtawaran solusi pendirian dua negara (two statet nation) dan proses perdamaiandan bahwa draft itu dilakukan untuk menjaga kepentingan bangsa Palestina.
Di sisi lain delegasiVenezuela di DK PBB menyatakan saat sidang voting bahwa permukiman Israelillegal dan mengancam solusi dua negara.
Kamis sebelumnya DK PBBmenunda voting yang dijadwalkan hari itu karena permintaan Mesir dan mengakumasih butuh waktu untuk berkoordinasi dengan otoritas Palestina. MenurutAljazeera melakukan itu karena masih butuh waktu bicara dengan pihak-pihakterkait namun Ruters menyebut Israel lah yang meminta kepada Mesir.
Draft resolusi ini mendapatkanserangan kritik keras dari Israel. Sementeara presiden terpilih Amerika DonaldTrump meminta agar Amerika menggunakan hak veto atas resolusi ini.
Delegasi tetap Israel di PBBDany Daanon menegaskan draft resolusi sebagai kemunafikan dan politikprovokasi tindakan terorisme yang dilakukan Palestina.
Kantor berita Anadolu melansirdari sumber-sumber diplomasi di PBB delegasi Mesir meminta penundaan votinglima jam sebelum dilakukan.
Selain menilai illegalpermukiman Israel di wilayah Palestina jajahan tahun 1967 draft resolusi itujuga meminta Israel sebagai pemerintah penjajah menghentikan segera dan seluruhaktivitas pembangunan permukiman dihentikan termasuk di Al-Quds timur danpemerintah penjajah Israel diminta menghormati hukum.
Resolusi menjelaskanpermukiman menjadi penghalang utama perwujudan prinsip solusi pendirian duanegara dan perdamaian utuh adil dan permanen antara Palestina dan Israel.
Resolusi juga meminta agardihentikan kekerasan provokasi penghancurkan terhadap warga sipil serta harusditegakkan hukum atas tindakan melanggar hukum.
Draft meminta kepada sekjen PBBuntuk mengajukan laporan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan soalpelaksanaan pasal-pasal resolusi ini.
Permukiman Israel di Palestina menjadisalah satu sebab utama mandeknya perundingan damai Israel dengan Palestina sejakAprill 2014. (at/pip)
