UniEropa menyampaikan kersahan dan kekhawatirannya terhadap sikap pemerintahpenjajah Israel yang membangun 98 unit Pemukiman Yahudi baru di pemukiman diwilayah Palestina di Tepi Barat.
UniEropa kemarin Jumat dalam keterangan persnya menegaskan keputusan pembangunanpermukiman tersebut ilegal dan bertentangan dengan pernyataan yang sudahdisampaikan oleh pemerintah Israel sebelumnya bahwa mereka tidak berniatmembangun permukiman baru. Uni Eropa menambahkan keputusan Israel melanjutkanpermukiman Yahudi dan memperluas bertentangan dengan rekomendasi-rekomendasiyang ada dalam laporan Tim Kuartet Internasional untuk Perdamaian di TimurTengah dan melemahkan peluang tercipta terciptanya solusi dua negara dalamproses perundingan serta menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina yanglayak untuk hidup.
Pada23 September September lalu delegasi delegasi Tim Kuartet Internasional yangterdiri dari Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrovserta koleganya dari Amerika John Kerry dan delegasi komisioner tinggi UniEropa untuk urusan luar negeri dan politik serta keamanan Frederica Margorevosetelah melakukan pertemuan di kantor PBB di New York menolak keras Israel diwilayah Palestina yang terjajah tahun 67.
UniEropa menilai dalam keterangannya kemarin keputusan Israel tersebut mengancamdan akan memisahkan kota Ramallah dengan kota Nablus yang ada di utara tepibarat sehingga pendirian negara Palestina di masa depan akan terhalang. UEmenyebutkan permukiman permukiman Yahudi tersebut sesuai dengan undang-undanginternasional dinilai illegal. UE meminta kepada penjajah Israel untuk komitmenmewujudkan kesepakatan melalui perundingan dengan Palestina.
2Oktober lalu pemerintah Israel menyetujui pembangunan 98 unit pemukiman baru diTepi Barat. Data-data Israel sendiri menyebutkan selama Kuartal kedua tahun2016 terjadi peningkatan pembangunan pemukiman paling tinggi selama 3 tahunterakhir. Perundingan Palestina dan Israel terhenti dan mandek sejak April 2014setelah pemerintah penjajah menolak menghentikan permukiman dan membebaskantawanan tawanan lama dari penjara Israel dan menolak berunding berdasarkanprinsip berdirinya mendirikan negara Palestina dengan ibu kota Al-Quds timur diwilayah perbatasan 1967 di samping Negara Islam Israel yang sudah ada. (at/pip)
