Sumber-sumber tingkat tinggi di partaipenguasa Zionis &ldquoPartai Likud&rdquo mengungkapkan khawatir kemarahan dan kebencianpara pemukim Yahudi diarahkan kepada pemerintah apabila dicegah mendapatkanlegalitas koloni permukiman Yahudi yang dibangun tanpa aturan hal ini bisamengancam keselamatan koalisi pemerintah (Netanyahu).
Menurut surat kabar Zionis Ha&rsquoaretzSenin (19/9) mengutip dari seorang pejabat dekat perdana menteri yangmengatakan &ldquoJelas bahwa apabila terjadi pembongkaran koloni permukiman Amona(yang berdiri di atas tanah pribadi Palestina dekat Ramallah) maka peluangstabilitas pemerintah akan sangat lemah sekali.&rdquo
Pejabat Israel ini menambahkan &ldquoKoalisisaat ini adalah yang paling baik bagi kelompok ultra kanan. Namun masalahnyabukan masalah manfaat. Karena sulit bagi (partai) Rumah Yahudi untuk bertahandi pemerintah setelah pembongkaran dan seakan belum terjadi apa-apa.&rdquo
Sebelumnya Mahkamah Agung Zionismemberi waktu kepada pemerintah Zionis sampai akhir tahun ini untuk membongkarkoloni permukiman Yahudi Amona. Di saat bersamaan para anggota Knesset daripartai Likud dan Rumah Yahudi berupaya mendorong UU yang mengizinkanpenggusuran lahan pribadi Palestina yang didirikan di atasnya koloni permukimanYahudi.
Ha&rsquoaretz menyatakan solusialternatif yang diusulkan untuk didiskusikan saat ini adalah memindahkan kolonipermukiman tersebut ke lahan sebelah yang dianggap oleh otoritas Palestina sebagai”Absentee Property” properti yang ditinggalkan para pemiliknya (wargaPalestina). Namun kemungkinan ini masih lemah di tengah-tengah langkah sejumlahorang Palestina yang mengajukan keberatan yang mengklaim kepemilikan atas lahantersebut.
Menurut Ha&rsquoaretz orang-orang dekatNetanyahu khawatir para anggota Knesset yang menentang pembongkaran menjadikanisu Amona ini menjadi &ldquocambuk&rdquo yang untuk mengencam menghalangi pengucurananggaran umum dalam voting yang akan dilakukan pada Desember mendatang bulandi mana sudah harus dilakukan pembongkaran koloni permukiman tersebut. Bila initerjadi maka bisa mengancam stabilitas koalisi pemerintah. (asw/melayu.palinfo.com)
