Gerakan perlawanan Hamas menilai dekrit presiden Abbas soalpembagian ulang kursi di sejumlah dewan daerah sebagai pelanggaran terhadapproses pemilihan dan usaha mempengaruhi hasilnya.
Melalui juru bicaranya Hamas menyatakan kemarin sore Selasabahwa pihaknya menolak penerbitan undang-undang terkait proses pemilu selamaproses pemilu sudah berjalan dan sudah memiliki undang-undang.
Sebab dektrit Abbas ini bertentangan dengan undang-undangyang menjelaskan bahwa kepala daerah harus dipilih melalui anggota dewandaerah.
Hamas juga mengapresiasi saudara-saudara dari Kristen yangmencalonkan sejumlah nama dalam daftar khusus.
Dalam dekrit terbaru Abbas memutuskan untuk menentukan kuotaanggota dewan daerah dan mengkhususkan sebagiannya kepada kelompok Kristen danmengharuskan kepala dewan daerah tersebut dari kelompok Kristen dalam pemiluOktober nanti. (at/pip)
