Ramallah – Pusat Informasi Palestina: Aleg Palestina yang dipenjara Israel dari pimpinan Fatah Marwan Barghoti menggagas sejumlah poin draft piagam “perjanjian dan sharing politik dan nasional” untuk membangan strategis bersama Hamas diawali dengan menyatukan barisan internal Palestina.
Piagam ini disampaikan Barghoti melalui dialog dan wawancaranya ekseklusif mendalam di dalam penjara bersama Markaz Filistini Lili’lam dan juga menyangkut sikap-sikapnya terhadap sejumlah persoalan utama Palestina.
Piagam Barghoti itu berisi 10 poin untuk memetakan hubungan strategis dengan Hamas dan mengakhiri perpecahan internal Palestina melalui konsolidasi partnership politik bersama.
Terkait Intifadhah Al-Quds setelah melalui setengah tahun meletus Barghoti melihat jika ingin aksi rakyat ini berubah menjadi Intifadhah menyeluruh maka membutuhkan “pemangku politik nasional media dan dana”.
Barghoti mengkritik keras sikap Otoritas Palestina yang berpegang dengan koordinasi keamanan dengan Israel yang berseberangan dan berlawanan dengan perjuangan anti penjajah. Tidak mungkin antara perjuangan melawan penjajah dan koordinasi keamanan bisa bersatu.
Terkait dirinya digadang-gadang menjadi Presiden Otoritas Palestina Barghoti mengatakan dirinya merasa bangga dan terapresiasi oleh dukungan tersebut yang dianggapnya sebagai bentuk kesetiaan dan kepercayaan bangsa Palestina. Kesetiaan dibalas kesetiaan tegasnya.
Berikut petikan (ringkasan) wawancaranya tersebut:
Intifadhah Al-Quds
Bagaimana menurut Anda tentang Intifadhah yang memasuki bulan keenam? Misi apa sebenarnya yang ingin disampaikan rakyat Palestina melalui aksi massa ini?
Aksi rakyat (habbah sya’biah demikian istilah yang digunakan Barghoti) bukti antusiasme rakyat Palestina melawan penjajah. Mereka masih memiliki simpanan bahan bakar perjuangan yang tak akan habis.
Aks ini ekspresi penolakan asli rakyat Palestina terutama di kalangan pemuda terhadap penjajahan yahudisasi kekerasan Israel blokade pemiskinan kesewenang-wenangan dan kezhaliman. Selain itu itu wujud penolakan terhadap situasi stagnan dan ketidak berdayaan serta perpecahan di sistem politik Palestina. Bagi rakyat Palestina penderitaan yang mereka alami betapapun besarnya tidak mungkin mengalahkan tekad kuat untuk meraih haknya yang suci untuk bebas kembali ke kampung halaman dan kemerdekaan. Aksi rakyat ini memiliki misi agar perjuangan rakyat harus dikembalikan ke Al-Quds. Aksi massa ini peluang emas keluar dari krisis proyek nasional Palestina sistem politik dengan berbagai kekuatan yang ada.
Ada opsi-opsi mengembangkan Intifadhah sehingga menjadi “aksi utuh” (besar)?
Agar menjadi aksi utuh dan menyeluruh membutuhkan pembangku dan pengemban politik nasional media dan dana. Selain itu juga perpecahan harus diakhiri rekonsiliasi dan persatuan diwujudkan karena ini seperti air dan udara bangsa. Ini menjadi langkah darurat sebagai narasi proyek pembebasan nasional dalam menghadapi proyek penjajahan zionis. Semua bentuk dukungan politik nasional dana dan ekonomi harus dikerahkan agar menjadi aksi perlawanan menyeluruh.
Koordinasi Keamanan Otoritas Palestina – Israel
Ada pro kontra sikap Otoritas Palestina terhadap Intifadhah terutama penangkapan terhadap pemuda yang hendak melakukan aksi serangan ke Israel. Apa pendapat Anda?
Koordinasi keamanan dengan Israel yang berseberangan dan berlawanan dengan perjuangan anti penjajah. Tidak mungkin antara perjuangan melawan penjajah dan koordinasi keamanan bisa bersatu. Tugas otoritas Palestina harus dievaluasi ulang. Seharusnya Otoritas Palestina menjadi jembatan menuju kemerdekaan dan bukan jembatan mengabadikan penjajahan dan pemukiman. Jelas-jelas Otoritas Palestina selama ini gak berdaya memangku perlawanan terhadap penjajah dan aksi massa atau Intifadhah.
Di tengah sikap pongah Israel Dewan Pusat PLO mengambil keputusan terkait kesepakatan dengan penjajah. Namun agaknya realisasi keputusan ini terutam penghentian koordinasi keamanan dengan Israel tidak menemukan jalan untuk direalisasikan. Apa pendapat Anda?
Saya yakin sistem politik Palestina kini lemah dan rapuh serta gagal dan menemui jalan buntu. Maka rute perjuangan politik harus diluruskan dengan narasi pembebasan nasional yang mengharuskan persatuan seluruh potensi untuk melakukan perlawanan penjajah dan mewujudkan keadilan. Baru setelah bicara tentang pembangunan ekonomi terutama sektor pertanian industri dan dukungan produksi nasional dan boikot produk Israel.
Gerakan nasional Palestina dengan semua ormas dan orpol harus merekontruksi kembali strategi baru dan visi berbeda terkait konflik yang didasarkan prinsip bahwa ada bangsa yang mengalami pembersihan etnis dan pengusiran massal oleh koloni penjajah zionis. Di dasarkan kepada prinsip bahwa tidak masuk akal bangsa Palestina terus bertahan dengan pimpinan dan lembaga politik yang lemah dan rapuh serta kehilangan legalitas sejak lama. Itu karena selama ini hilangnya demokrasi. Sistem politik nasional sudah tua secara pemikiran dan politik. Di sisi lain kebebasan masih tersandera dalam bidang media massa. Selama ini Palestina berjalan tanpa visi dan rencana pesimistis dan kekacauan.
Perundingan dengan Israel Tak Ada Gunanya
Ada upaya menghidupkan perundingan dengan Israel apa komentar Anda?
Saya meyakini pengalaman seperempat abad perundingan dengan Israel membuktikan bahwa opsi itu tidak ada gunanya. Intifadhah II (2000) muncul sebagai aksi rakyat ini yang ingin meluruskan rute perjuangan merupakan peluang bersejarah untuk membebaskan diri dari beban-beban yang dipaksakan oleh Israel. namun sayangnya justru kembali ke titik nol. Sebagian pihak di Palestina masih terjerumus ke dalam ilusi perundingan perdamian. Padahal terbukti upaya ini gagal sebab Israel zionis tidak pernah ingin mengakhiri penjajahan. Bahkan zionis ingin terus ekspansi kekuasaan dengan narasi pemikiran agama nasional ekstrim. Padahal Israel sendiri melihat perdamaian bukan langkah darurat dan tidak meyakini eksistensi bangsa Palestina dan haknya dalam menentukan nasibnya. Itu dibuktikan dengan berlanjutnya pemukiman Yahudi yahudiasasi Al-Quds (Jerusalem) aksi penangkapan dan blokade. Karena itu sebagai ganti perundingan kini meski membuat format strategi Palestina baru.
Dalam beberapa kesempatan banyak wacana pengganti presiden Mahmud Abbas (yang sudah berusia 80 tahun lebih) atau menunjuk wakilnya. Bagaimana pendapat Anda?
Tak seorang pun bisa menghindar dari kehendak dan aspirasi rakyat Palestina termasuk dalam hal memilih komisoner tinggi mereka. Wakil rakyat hanya bisa dipilih oleh rakyat Palestina melalui kotak suara yang menjadi presiden baru mereka dalam pemilu yang jurdil dan bersih serta demokratis. Apapun format kesepahaman yang tidak diakui oleh bangsa Palestina maka itu tidak sah. Saya yakin bangsa Palestina berpendapat bangsa aspirasi dan suara mereka dalam memilih presiden dan pimpinannya adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Piagam Perjanjian dan Partnership Politik
Terkait pemilu bagaimana keputusan Anda terkait pencalonan Anda dalam Pilpres Palestina apa opsinya jika Anda masih dalam kondisi tertawan di penjara?
Saya merasa bangga dan terapresiasi oleh dukungan tersebut yang dianggapnya sebagai bentuk kesetiaan dan kepercayaan bangsa Palestina. Kesetiaan dibalas kesetiaan. Yang kita butuhkan adalah visi dan program nasional baru menghadapi krisis yang menimpa proyek nasional itu. Karena itu kita butuh pemilu dan memperbaruhi energy sarana dan program serta membutuhkan restrukturisasi dan pengembangan PLO serta mengakomodir semua kekuatan untuk masuk di dalamnya terutama Hamas dan Jihad Islami. Setelah itu memilih Dewan Nasional kembali. Tak mungkin memalingkan diri dari kehendak rakyat yang ingin perubahan. Adapun soal pencalonan dalam pemilu maka itu tergantung pada penentuan jadwal final pemilu tersebut.
Soal hubungan internal Palestina dan perpecahan apa visi Anda terkait hubungan dengan Hamas dan visi mengakhiri perpecahan dan bagaimana menyatukan barisan Palestina?
Bagi saya persatuan Palestina nasional tidak bisa ditawar-tawar sebagai prioritas utama. Tanpa itu tak ada kemenangan dan tak ada capaian nyata. Persatuan bagi saya adalah hukum kemenangan gerakan pembebasan bagi bangsa yang tertindas. “Bersatu dalam darah bersatu dalam keputusan” itu muncul di awal Intifadhah II. Kali itu semua kelompok akhirnya bersatu dalam Intifadhah meski banyak sayap. Karena itu untuk menyelesaikan perpecahan ini ada sejumlah gagasan menurut saya:
1. Menggelar dialog strategis jujur dan murni antara DPP Fatah dan Biro Politik Hamas secara bersama-sama dan bukan dialog antar perwakilan. Masa dialog tidak lebih dari tiga bulan maksimal membahas prinsip dasar dan kaidah-kaidah “partnership penuh dan strategis” antara Fatah dan Hamas di PLO pemerintah Dewan Nasional Legislatif lembaga sipil dan keamanan serta membuat draft piagam perjanjian dan partisipasi.
2. Dialog tersebut dilanjut dalam konferensi nasional dialog utuh yang diikuti oleh seluruh kekuatan politik sosial ekonomi kelompok pemikir akademi perwakilan pemuda wanitaeks tawanan delegasi Palestina di dalam dan luar negeri untuk membuat draft strategis Palestina baru untuk kemudian menjadi piagam perjanjian pembagian kekuasaan dan partisipasi politik dan pemerintahan yang didasarkan kepada piagam nasional tersebut serta piagam kemerdekaan dan piagam tawanan.
3. PLO nantinya akan memiliki kewenangan membuat resolusi politik diplomasi perundingan perlawanan dan otoritas Palestina dan pemerintahannya dalam mengendalikan urusan pelayanan di Tepi Barat Jalur Gaza dan Al-Quds dan tidak ikut intervensi dalam urusan politik.
4. Menggelar Pilpres dan Pileg juga pemilihan anggota Dewan Nasional dan Dewan Pendiri Negara.
5. Semua pihak ikut dalam lembaga dan badan pimpinan berdasarkan prosentasi hasil pemilu dan menjamin partisipasi semua pihak sekecil apapun yang didasarkan kepada kesepakatan.
6. Memastikan bahwa kita berada di fase pembebasan nasional dimana semua tindakan didasarkan kepada kaidah dan syarat tersebut.
7. Komitmen dengan pluralitas politik dan kepartaian serta menghormati kebebasan pendapat dan ekspresi serta kebebasan media massa kebebasan pribadi dan umum independensi lembaga pengadilan asosioasl dan persatuan organisasi profesi menguatkan masyarakat sipil menolak semua jenis penyiksaan dan penangkapanmenegakkan hukum dan melibatkan wanita secara penuh.
8. Mengakui komitmen memilih perlawanan utuh dengan method yang sesuai di setiap fasenya.
9. Mendukung gerakan internasional BDS (Boicot and Sanction) terhadap Israel dan diadopsi secara resmi oleh pemerintah dan rakyat mengekspansinya sebagai bagian perjuangan demokgrasi dan keadilan di dunia.
10. Membentuk pemerintah persatuan nasional yang bertugas menyiapkan pemilu legislative pemilihan presiden dan pemilihan anggota Dewan Nasional dan bekerja merekontruksi Gaza dan mendukung warga di Al-Quds hingga terbentuk pemerintah baru setelah pemilu. (at/infopalestina)
