Sun 11-May-2025

Harapan Perlawanan di Tepi Barat Antara Koordinasi Keamanan dan Pesimisme Perundingan

Sabtu 6-November-2010

Pusat Studi dan Konsultasi “Az-Zaitunah”

Perlawanan Palestina di Tepi Barat saat ini dalam kondisi sulit. Agaknya sangat sulit perlawanan bersenjata melawan penjajah Israel akan berkembang. Kenapa?

Otoritas Palestina di Ramallah berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap perlawanan bersenjata. Bahkan mereka terus mengejar menangkapi kader perlawanan menggelar koordinasi keamanan dengan Israel sebagai bentuk komitmen terhadap Peta Jalan Damai Tim Kuartet Internasional. Fatah juga mendukung dan melegitimasi sikap politik Otoritas Palestina. Otoritas Palestina sendiri yang membubarkan sel-sel perlawanan di Fatah. Di tambah lagi SDM terbatas dan kondisi politik yang melemahkan inisiatif militer mereka.

Meski Hamas dan Jihad Islami di sana memiliki kebebasan politik dan militer namun tindakan keamanan otoritas Abbas melalui koordinasi dengan Israel menjadi gerakan perlawanan di Tepi Barat kurang efektif.

Namun di tengah kondisi itu dan kondisi buntunya harapan perlawanan di pentas Palestina bisa jadi akan meletus perlawanan baru jika pesimisme terhadap perundingan terus membesar dan otoritas runtuh atau jika rekonsiliasi Palestina mengambil sikap “perlawanan sebagai alternatif” dari penyelesaian damai.

Mukadimah

Tema harapan perlawanan di Tepi Barat terkait erat dengan pembahasan keputusan atau sikap politik.

Pertama Di Level Kepemimpinan Otoritas Palestina

Bagi kepala Otoritas Palestina secara resmi Mahmud Abbas menolak perlawanan dan menganggap Intifadhah menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Palestina. Sebaliknya Abbas sangat ngotot menempuh pilihan perundingan. Hanya perundingan.

Kedua di Pemerintah di Ramallah

Pemerintah boneka Palestina pimpinan Salam Fayyadl selalu menegaskan komitmennya terhadap Peta Jalan dan konsekwensi persyaratan politik dan keamanan mendepak perlawanan bersenjata kerjasama keamanan dengan Israel. Fayyadl juga menegaskan rencana mendeklarasikan negara Palestina dalam dua tahun mendatang (kini sudah setahun) dengan dua dasar rehabilitas dan persiapan kabinet Palestina dan menerapkan proses pengembangan proyek infrastruktur untuk persiapan deklrasi negara.

Penerapan rencana rehabilitas ini ditengah keberadaan penjajah Israel di Tepi Barat dengan memasang 600 perlintasan pemukiman yahudi di Tepi Barat jalan khusus bagi Israel tembok rasial program yahudisasi Al-Quds yang intens penguasaan manajerial dan keamanan Israel di Tepi Barat (wilayah C). Artinya rehabilitas ini dikerjakan dengan kerjsama dengan pemerintah Israel Netanyahu. Maka sudah pasti rencana Perdamaian Ekonomi Palestina – Israel adalah keputusan politik yang bertentangan dengan perlawanan terhadap penjajah.

Ketiga Level Gerakan Fatah

Gerakan Fatah di Tepi Barat sikapnya sudah mengkristal di Konferensi Betlehem. Mereka terpecah. Secara teori Fatah di Tepi Barat mengibarkan slogan “hak bangsa Palestina menempuh segala bentuk perjuangan termasuk perjuangan bersenjata.” Namun praktiknya Fatah hanya berani dengan perjuangan damai berupa unjuk rasa dan protes.

Keempat Level Faksi-faksi Perjungan di PLO

Faksi-faksi perlawanan di Tepi Barat dalam kondisi terasing. Ia hanya bagian dan cabang dari perlawanan di luar seperti di Libanon. Sering kita saksikan ada perbedaan sikap antara cabang-cabangnya di Tepi Barat dan di luar. Di Damaskus terkadang mengecam sikap Otoritas Palestina namun kadang mendukung gagasan perlawanan. Namun di Tepi Barat hanya menyinggung masalah umum dan kadang memberikan legitimasi sikap politik.

Sumber masalah ini karena pendanaan. Faksi-faksi itu didanai dari Mahmud Abbas sebagai ketua pelaksana PLO sejak 1979 atau sumbernya dari negara-negara Arab. Kemudian kini banyak mengandalkan dana dari negara donor.

Kelima PLO

PLO sebenarnya secara riil tidak ada sebagai sebuah organisasi. Secara historis ia adalah pimpinan politik bangsa Palestina. Kini ia tak lebih organisasi tanpa esensi. Lembaga-lembaga di bawah PLO sudah tidak pernah menggelar pertemuan selama 20 tahun. Meskipun pada Agustus 2009 dipilih pimpinan dan anggotanya. Sejak Oslo PLO hanya berperan secara marginal. PLO menggelar pertemuan juga hendak mengeluarkan sikap baru untuk melegitimasi. (kecuali pertemuan terakhir sebagian faksi yang menolak perundingan langsung).
Keenam Aparat Keamanan Otoritas Abbas

Amerika Serikat membuat inisiatif melalui Peta Jalan Damai yang diadopsi sejak era presiden Bush dengan menunjuk Jenderal Dayton yang merancang masa depan hubungan strategi Israel – Palestina. Jenderal AS ini membangun badan keamanan Palestina baru dengan memiliki pemuda berusia 18-25 tahun yang tidak pernah merasakan suasana perlawanan bersenjata dengan Israel. Mereka dilatih sesuai dengan ufuk politik baru. Mereka menjadi dicetak menjadi alat keamanan loyal. Mereka dirancang untuk memiliki peran menghabisi perlawanan Palestina dengan alasan menjaga keamanan dan persatuan otoritas Palestina. ditanamkan dalam otak mereka “Intifadhah Palestina menimbulkan kekacauan dan kehilangan keamanan serta menghilangkan peluang membangun negara Palestina. inilah kenapa badan keamanan ini mengejar dan menangkapi kelompok perlawanan serta menyiksanya.

Selain itu pejuang Palestina (dibawah PLO) diiming-imingin dengan – jika meninggalkan jalan perlawanan – berupa jaminan tidak diusir keamanan Israel mendapatkan gaji pensiun dari badan keamanan jika sudah berusia di atas 60 tahun.

Kerjasama keamanan antara otoritas Palestina dan Israel pun dilakukan dengan bertukar informasi bekerjsama menangkapi perlawanan.

Ketujuh Di Level Gerakan Hamas

Berbeda dengan faksi pejuang di bawah PLO Hamas memiliki sumber dana tersendiri sehingga keputusan dan sikap politik militernya lebih independen dan bebas dari pengaruh Otoritas Palestina dan politiknya.

Karenanya meski pemerintah Fayyadl menangkapi ribuan pimpinan dan kader Hamas dan bahkan dibunuh ditangkap serta infrastrukturnya dihancurkan di Tepi Barat masih banyak jubir dan pimpinan Hamas yang menyatakan lantang menolak politik Otoritas Palestina.

Sejak Intifadhah Al-Aqsha terheni Batalion Izzuddin Al-Qassam sayap militer Hamas hanya melakukan beberapa operasi militer selama lima tahun terakhir. Artinya operasi perlawanan Tepi Barat saat ini sangat sulit dilancarkan. Apalagi setelah perundingan terheti dan buntu.

Hal yang sama berlaku bagi gerakan Jihad Islami.

Kesimpulan:

Tidak mungkin membayangkan perlawanan terhadap Israel dari dalam badan keamanan otoritas Palestina.

Saat ini kita menghadapi situasi asing sama sekali yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah revolusi. Sebab generasi penerus revolusi Palestina saat ini telah berhenti dan mengadopsi politik keamanan yang melarang kerja perlawanan. Alasanya komitmen dengan proyek penyelesaian damai. Secara dana dan politik mereka mengandalkan dukungan AS dan negara-negara donor yang bekerja terang-terangan inginmenghancurkan Otoritas Palestina. Sebab tidak mungkin negara donor itu akan mendanai lembaga dan organisasi yang bekerja melawan Israel.

Jika bicara tantangan maka yang paling berat adalah dari kekuatan yang ada di otoritas Palestina di Ramallah do Dewan Pelaksana PLO Gerakan Fatah dan aparat keamanan.

Sekenario

1. Abu Mazen (Mahmud Abbas) menolak usulan Amerika dan Israel. dalam kondisi ini harus ada yang menggantikan usulanya.

2. Abu Mazen mengalah dan menuruti tekanan untuk menandatangani draft Amerika – Israel yang bisa jadi kesepakatan ini berlaku selama 10 tahun.

3. Mahmud Abbas membubarkan pemerintah Otoritas Palestina.

4. Bisa jadi Arab akan mengambil sikap baru yang akan meninggalkan strategi perdamaian dan melakukan tekanan politik dan ekonomi terhadap Amerika dan barat. Dengan harapan mereka AS dan barat mau memperbaruhi sikap terhadap Israel. dalam jangka panjang bisa jadi akan terjadi konfrontasi Arab – Israel.

5. Upaya reformasi internal Palestina dan pencetakan pimpinan politik baru bagi bangsa Palestina.

6. Kemungkinan terjadi perlawanan Palestina di Tepi Barat. Pada saat yang sama perundingan akan menemui kebuntuan.

Usulan:

1. Secara nasional pilihan perlawanan harus dikaji oleh semua pihak. Otoritas Palestina harus mundur dari penyebutan terhadap kelompok perlawanan sebagai “teroris” dan “kekerasan”.

2. Pemerintah otoritas Palestina di Ramallah harus meralat sikapnya melarang perlawanan dan mengejarnya berhenti menyerang perlawanan menghentikan program koordinasi keamanan Israel dan Palestina yang merugikan perlawanan dan persatuan nasional.

3. PLO tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik dan keamanan hanya karena kepentingan dukungan dana dan serius mereformasi internal Palestina. (bn-bsyr)

Tautan Pendek:

Copied