Aljazeera Net (17/1/2010) – Infopalestina: Inspektur Jenderal Polisi Israel Jenderal David Cohen kembali membuka berkas korupsi di Israel dan dia menegaskan dalam rapat Komisi Dalam Negeri Knesset Israel bahwa korupsi telah menyebar di Israel berdasarkan pada standar internasional dan data yang terkumpul di pihak polisi.
Cohen menyatakan bahwa polisi telah melakukan penyelidikan di 160 berkas pidana 70 di antaranya melibatkan kepala pemerintah daerah.
Pernyataan Cohen ini memperkuat hasil penelitian dan penyelidikan sebelumnya yang mengkonfirmasi peningkatan tajam fenomena korupsi dan penyebaran kejahatan terorganisir di Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Korupsi Pemerintah
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian “Magar Mochot” dan diterbitkan hasilnya dalam Konferensi Sederot di tahun 2008 menyebutkan bahwa 75% orang Israel percaya bahwa tingkat korupsi di Israel tinggi atau sangat tinggi dan hanya 1% saja yang menyatakan korupsi di Israel rendah.
72% orang Israel percaya bahwa sistem pemerintahan di Israel korup dan partai-partai politik adalah lembaga paling korup berikutnya adalah pemerintah daerah perusahaan-perusahaan kuat kemudian media dan berikutnya kepolisian dan serikat-serikat-serikat profesi.
Adapun militer dalam pandangan orang-orang Israel berdasarkan jajak pendapa tersebut adalah institusi yang bersih menggunakan system manajemen yang benar dan sangat valid. Namun 11% dari warga Israel percaya bahwa korupsi serius telah menyusup dalam dinas keamanan.
Mengenai hasil jajak pendapat tersebut ketua Konferensi Sederot Jenderal Uzi Dayan menilai bahwa korupsi dalam pemerintahan telah menjadi ancaman utama Israel.
Di hadapan Konferensi Herzliya tahunan pada bulan Desember 2006 Dayan menyatakan bahwa korupsi di pemerintah Israel “lebih bahaya dari bom nuklir Iran karena menyebabkan kerusakan pada organ-organ pemerintah dari dalam.”
Dalam sebuah jajak pendapat lain yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel Dia juga 91% orang Israel menegaskan bahwa Israel termasuk di dalamnya sistem peradilan terpengaruh oleh korupsi.
Fenomena Makin Parah
Peneliti Muhannad Mustafa melihat memburuknya korupsi di Israel merusak potret politik dan para politisi dan masyarakat menjauhi mereka. Dia setuju dengan orang yang berpendapat itu sebagai ancaman internal nyata yang akan menghisap kekuatan dan integritas system pemerintahan dan merusak institusi pengambil keputusan di semua tingkatan.
Menurutnya tersebarnya korupsi ini diakibatkan oleh sejumlah sebab di antaranya perubahan-perubahan dalam sistem politik di Israel sejak dua dekade dan berubahnya cara pemilihan pendahuluan oleh partai-partai politik yang mendekatkan politik pada kehidupan financial di samping perubahan masyarakat Israel ke arah masyarakat konsumtif yang mencari kesejahteraan yang tidak diukur di masa lalu.
Mustafa juga berpendapat bahwa dinas penegak hukum di Israel melakukan penyelidikan dan mengajukan ke pengadilan dua kali lipat terhadap para politisi dalam beberapa tahun terakhir di samping meningkatnya kekuatan persaingan dan kritik media Israel.
Keterlibatan Pejabat Senior
Seorang jurnalis investigasi Israel Aryeh Avnery – dalam bukunya yang terakhir diterbitkan tahun lalu – menegaskan bahwa Israel berubah menjadi negara korup oleh staf-staf senior dan yang dipilih di dalamnya yang sengaja melakukannya dengan cara “tangan berjabat tangan.”
Dalam bukunya yang didasarkan pada ratusan investigasi tersebut Avnery menegaskan bahwa para penegak hukum yang ada kadang-kadang menemukan diri mereka tidak mampu untuk memberantas korupsi.
Menurutnya para pemimpin Israel bertanggung jawab atas kerusakan ini. Dia mengatakan bahwa politik dan uang telah terjalin. “Ketika kita melihat para pemimpin negara terlibat tidak ada yang tersisa bagi saya dan warga lainnya kecuali berteriak: Berteriaklah Negeriku Korupsi.”
Disebutkan bahwa sejumlah politisi senior Israel telah menjalani penyelidikan dan beberapa dari mereka telah dihukum karena kerusakan sosial politik dan keuangan. Di antara mereka adalah mantah Presiden Moshe Katsav dan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert bersama dengan sejumlah menteri lainnya. (asw)
